BUALBUAL.com - Hingga memasuki akhir Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) belum juga menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada seluruh desa di wilayahnya untuk tahun anggaran 2024. Kondisi ini membuat banyak pemerintah desa kebingungan dalam menjalankan berbagai kegiatan rutin dan program pembangunan yang sudah direncanakan.
Seorang kepala desa di wilayah selatan Inhil yang enggan disebutkan namanya membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah kabupaten terkait waktu penyaluran dana tersebut.
“Sudah beberapa kali kami menanyakan, tapi belum ada kepastian. Sampai sekarang belum ada kabar kapan DBH 2024 diserahkan. Padahal anggaran itu sangat dibutuhkan untuk kegiatan rutin desa,” ujarnya, Minggu (19/10/2025).
Menurutnya, DBH menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi desa, selain Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan mendukung operasional pemerintahan desa.
“Kalau dana ini terlambat, otomatis kegiatan desa juga ikut tersendat. Mulai dari pembayaran honor, kegiatan pemberdayaan, sampai proyek pembangunan kecil tidak bisa dijalankan,” tambahnya.
Keterlambatan penyaluran DBH ini tidak hanya berdampak pada administrasi desa, tetapi juga pada masyarakat yang menunggu realisasi berbagai kegiatan pembangunan. Sejumlah kepala desa di daerah lain di Inhil juga mengaku menghadapi persoalan serupa. Mereka berharap pemerintah kabupaten segera memberikan kejelasan agar program desa yang sudah disusun sejak awal tahun dapat terlaksana.
“Sebagian besar program sudah dirancang dengan menyesuaikan pos anggaran dari DBH. Kalau terus tertunda, tentu akan berdampak pada capaian pembangunan desa secara keseluruhan,” kata seorang perangkat desa lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil tahun 2024 tersebut.
Para kepala desa berharap Pemkab Inhil dapat segera menyalurkan dana itu dalam waktu dekat. Selain untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan desa, percepatan pencairan DBH juga dianggap penting agar program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bisa segera dirasakan manfaatnya.