Pemprov Kepri Harus Siapkan Bus, Jembatan 2 Dompak Tanjungpinang Keropos 'Warga Menjerit'

Rabu, 14 Agustus 2019

BUALBUAL.com - Dampak keroposnya tiang-tiang Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama warga di Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari. Untuk berpergian sehari hari, misalnya mengantar jemput anak sekolah dan mengaji menjadi terhambat. Karena mereka harus menempuh jalur yang sangat jauh dan memutar. Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kepri Rudy Chua meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri harus bisa merasakan kesusahan warga Dompak dengan memberikan bus sekolah khusus untuk anak-anak yang berasal dari daerah tersebut.

Solusi lainnya, Pemprov Kepri bisa membuka akses khusus kendaraan roda dua saja.
Tapi kita menunggu hasil pemeriksaan oleh peneliti jembatan dari pusat," kata Rudy, Selasa (13/08/2019).
Namun, sampai saat ini kejelasan seputar kedatangan peneliti jembatan dari pusat dan estimasi dana untuk perbaikan jembatan belum juga disampaikan Pemprov Kepri.
"Janji Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kepri juga belum ada kejelasan untuk menghadirkan tim pusat tersebut," ujar Rudy.
Dia menyampaikan, kalau Pemprov Kepri lambat memberikan estimasi dana yang diperlukan atas hasil pemeriksaan tim teknis, politisi Hanura itu pesimis bisa terealisasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dalam waktu dekat ini.
"Apalagi dalam waktu dekat kita akan mengesahkan APBD Perubahan.
Bila tidak terakomodir, tentunya akan masuk pada APBD Murni tahun depan lagi," sebut Rudy.
Rudy menyampaikan, APBD murni 2020 diprediksi akan terealisasi pada Maret, atau April mendatang.
Artinya, Pemprov Kepri masih membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki jembatan rusak tersebut.
Kita sangat bersyukur ada warga yang memviralkan foto tiang jembatan dengan kondisi rusak parah itu.
Saya saja sangat terkejut kok bisa seperti itu," ucap Rudy.
Dari foto warga tersebut, publik akhirnya mengetahui kalau tidak ada pemeriksaan dan pemeliharaan jembatan itu.
Kita tidak menuduh soal bagaimana jembatan itu dibangun awalnya.
Namun, bila ditemukan penyalahgunaan maka pihak yang membangun akan berhadapan dengan hukum.
Aparat penegak hukum harus usut tuntas," tegas politisi yang sudah dua periode menjadi wakil rakyat itu.
Sumber: tribunbatam.co.id