Penyalah gunaan Dana Desa Teritip Kecamatan Keteman Mulai Terhendus

Rabu, 08 Maret 2017

bualbual.com, Meski Bupati Indragiri Hilir H.M Wardan selalu menegaskan agar penggunaan dana desa harus bersifat transparan, akuntabel supaya lebih tepat sasaran yang di inginkan di masing - masing desa

pada kenyataan nya yang terjadi di Desa Teritip Kecamatan Kateman - Hilir, permaslahan tentang dana desa yang menjadi 'sasaran oleh oknum Kepala Desa tidak bertanggung jawab. Kepala Desa Tritip Kecamatan Keteman (MQ) diduga oleh beberapa elemen masyarakat menilap (korupsi) dana desa yang digelontorkan tersebut.
Mengendus terjadinya Ketidakberesan Manajemen Kades dan laporan menganai berbagai masalah pertama gaji perangkat desa yang belum di baya seperti sekdes, bendahara desa, dan para staff desa kaur umum, kur pemerintahan desa yang tidak dibayarkan selama 6 bulan, hal ini menimbulakan aroma kecurigaan Pasal PR selaku sumber mengatakan kami mempertanyakanlangsung ke kabupaten inhil mengenai uang hak kami bekerja dan kabupaten menjawab uang itu sudah dibayar. Ucap PR
"Sejak kepemimpinan Kepala Desa Tritip di Masa (MQ) Desa kami makin amburadul. "Sistem Perangkat Pemerintah Desa Yang Semberaut, komunikasi antar atasan dan bawahan yang tidak berjalan dengan baik. Sebut PR di Puterariau.com
Komfirmasi Kepala Desa Teritip, M.Q terkai laporan sumber di lapangan kedapa desa tersebut mengatakan bahawa semenjak dirinya di lantik perangkat di desa tidak masuk kantor
Namun  berbalik pada kenyataanya yang di ucapkan kepadala MQ Perangkat desa berkerja secara maksimal dan baik memberikan pelayanan bagi masyarakat desa teriti yang sampaikan masyarakat setempat.
 semenjak kepemimpinan MQ Sipat Arogan dirinya memimpin Desa Teritip sangat terlihat dari kebijakan - kebijakan yang se enaknya saja dia buat bahkan dia sempat mengatakan supaya perangkat desa yang ada sekarang untuk membuat surat pengunduruan. sebab itulah, perangkat desa menjadi canggung masuk kantor karena kehadirannya tidak diinginkan oleh oknum Kades yang bermuka bak malaikat tersebut.
Berikutnya, pada 20 Januari 2016 lalu, perangkat desa beserta Ketua BPD beserta anggota melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang runcing antara oknum Kades dengan pelayan masyarakat itu, namun tetap tidak ada penyelesaian yang baik. Bahkan dengan sesumbar, oknum Kades malah mengancam untuk membunuh perangkat desa tersebut. "Saya memberhentikan tidak bisa, mengundurkan diri tidak mau, atau dibunuh satu-satu," gertak M.Qohar selaku Kades kala itu dikutip dari sumber lapangan.
BB.C/Aditya