Pertemuan DPD I Golkar dengan Presiden Jokowi Dinilai Percepat Konsolidasi Pilpres 2019

Senin, 04 Desember 2017

Bualbual.com, Dampingi Airlangga Hartarto, para Pengurus DPD I Golkar sempat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, tak hanya Jokowi mereka juga mendampingi Airlangga saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia Maksimus Ramses Lalongkoe, sebagai upaya penyelamatan partai beringin langkah DPD Golkar bertemu Presiden Jokowi merupakan sesuatu yang tepat. "Tak heran bila banyak elite Golkar memilih mendekat dengan Jokowi. Keputusan bertemu Jokowi juga untuk menyelamatkan partai," kata Maksimus kepada wartawan di Jakarta, 04/12/17 Wasekjen Golkar: Siapa Pun yang Maju di Munaslub Adalah Kader Terbaik Maksimus menambahkan, langkah itu bisa mempercepat konsolidasi di tubuh Golkar. Kendati untuk mendongkrak elektabilitas bukanlah hal yang mudah di tengah terpaan kasus korupsi ketua umumnya, Setya Novanto. Sehingga tak heran kalau para elit Golkar menempel Jokowi yang masih memiliki tingkat kepercayaan di mata publik cukup tinggi. Diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Golkar. Dualisme kepemimpinan partai yang sebelumnya sempat terjadi, sambung Maksimus, jangan sampai terulang kembali. Ia pun memprediksi, bila loyalis Setya Novanto bertahan, tak menutup kemungkinan terulang lagi perpecahan di tubuh beringin. "Elite Golkar tidak mau terjadi kembali dinamika internal sebelumnya, hingga terjadinya perpecahan dan dualisme kepemimpinan. Peran istana sangat penting menyolidkan Partai Golkar," ujarnya. Ia menyarankan, Golkar harus segera berhentikan Setya Novanto dari kursi ketua umum dan Ketua DPR agar elektabiltas Golkar naik kembali. Penggantinya, harus benar-benar tokoh Golkar yang bersih dan tidak bersinggungan dengan kasus korupsi. “Ini pelajaran penting bagi Golkar, kalau mau kembali naik elektabilitas dan citranya menjadi partai yang komitmen bersih dari korupsi, maka sosok yang dimunculkan harus yang tanpa beban korupsi masa lalu," ujarnya***(Ari/Okz)