Petani Inhil Bangkit! Gubri Abdul Wahid Perjuangkan Peremajaan dan Pabrik Pengolahan Kelapa
Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid diwawancarai wartawan usai pimpin Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan dan Percepatan Program Hilirisasi Kelapa, Senin (26/5/2025) di Pekanbaru.
BUALBUAL.com - Komitmen Gubernur Riau Abdul Wahid dalam memperkuat sektor perkebunan kelapa semakin nyata. Melalui kerja keras dan perhatian yang sungguh-sungguh, Pemprov Riau menyiapkan skema penguatan perkebunan kelapa untuk tiga tahun ke depan, sejalan dengan visi hilirisasi industri yang terus didorong pemerintah pusat maupun daerah.
Melalui Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa kelapa menjadi salah satu komoditas unggulan yang mendapatkan perhatian serius pada periode 2025 hingga 2027. Apalagi, Riau—khususnya Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil)—merupakan daerah strategis dengan kebun kelapa terluas di Indonesia, mencapai 440 ribu hektare.
“Alhamdulillah, potensi terbesar kelapa berada di Inhil yang memang dikenal sebagai sentra perkebunan kelapa rakyat. Dari daerah ini, lahir penguatan industri berbasis kelapa bernilai tambah tinggi. Semua langkah ini sejalan dengan visi dan kepedulian Bapak Gubernur Abdul Wahid terhadap kesejahteraan petani kelapa,” ujar Syahrial Abdi, Senin (25/8/2025).
Bentuk perhatian Gubernur Abdul Wahid bukan hanya sebatas menjaga eksistensi perkebunan, tetapi juga mendorong hilirisasi agar kelapa memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi masyarakat. Hal itu mendapat dukungan penuh dari Menteri Pertanian RI, Amran, yang bahkan sudah memberi lampu hijau untuk pembangunan tiga pabrik pengolahan kelapa di Inhil.
“Alhamdulillah, rencana peremajaan kelapa juga sudah didukung Pak Menteri. InsyaAllah tiga pabrik akan dibangun di Inhil, dan peremajaan ribuan hektare kebun bisa didanai dari APBN. Ini tidak terlepas dari perjuangan dan perhatian Bapak Gubernur yang selalu mengedepankan nasib petani kelapa,” jelasnya.
Selain peremajaan, Pemprov Riau juga memperhatikan persoalan lingkungan yang mengancam produktivitas. Melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR, dilakukan penataan ulang tata kelola air di wilayah sentra kelapa, mengingat adanya ancaman intrusi air laut di Inhil, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan.
“Dukungan tidak hanya sebatas peremajaan, tetapi juga penataan trio tata air. Alhamdulillah, Balai Wilayah Sungai sudah melakukan peninjauan langsung. Semua ini berkat perhatian Pak Gubernur yang ingin produktivitas petani tetap terjaga,” ungkap Syahrial.
Dengan program ini, target peremajaan 43.800 hektare kelapa di enam kabupaten Provinsi Riau pada tahun 2026–2027 diharapkan tercapai.
“Ini adalah bukti nyata kepedulian Bapak Gubernur Abdul Wahid yang terus memperjuangkan keberlanjutan perkebunan kelapa, terutama bagi petani di Indragiri Hilir yang menggantungkan hidupnya dari kelapa,” pungkasnya.