
BUALBUAL.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau, meminta Presiden Prabowo mengevaluasi kebijakan pencabutan izin konsesi kehutanan PT RAPP di Riau. Evaluasi tersebut dengan mempertimbangkan dampak terhadap ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat Riau.
Ketua KAMMI Riau, Febriansyah, menjelaskan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan efek domino terhadap ribuan tenaga kerja, pelaku usaha lokal, serta keluarga yang menggantungkan kebutuhan hidup pada aktivitas ekonomi yang selama ini berjalan.
Berdasarkan data yang disampaikan perusahaan, kata Febri, terdapat sekitar 170.000 lapangan pekerjaan terkait dengan aktivitas operasional di Riau.
"Persoalan ini bukan semata-mata soal perusahaan, tetapi menyangkut ekonomi Riau dan nasib masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menimbulkan persoalan pengangguran, melemahkan ekonomi daerah, bahkan mengancam keberlangsungan pendidikan anak-anak akibat hilangnya pendapatan keluarga," ujar Febri, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, perlindungan lingkungan dan penegakan hukum harus berjalan, tetapi pemerintah juga wajib menghitung dampak sosial-ekonomi serta menyiapkan solusi bagi masyarakat terdampak. Presiden perlu memastikan setiap kebijakan strategis tidak menimbulkan persoalan baru bagi rakyat.
"Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang tidak disertai perhitungan dampak dan solusi yang jelas. Hutan harus dijaga, tetapi ekonomi masyarakat, lapangan pekerjaan, dan masa depan generasi Riau juga harus menjadi perhatian serius negara," katanya.
Ia menilai, kerjasama seluruh stakeholder baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan korporasi telah berhasil menjaga minimnya kebakaran hutan dan lahan di Riau selama 2026.
Pihaknya mendukung reforma agraria, namun harus dilakukan perlahan dan mempertimbangkan kestabilan ekonomi daerah khususnya Riau.