RUPSLB Bank Riau Kepri Diwarnai Unjuk Rasa, Ini Tuntutan Mereka
BUALBUAL.com - PT Bank Riau Kepri (BRK) yang melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda pembahasan seleksi calon Komisaris Utama dan direksi, Jumat (17/1/2020) sore, diwarnai unjuk rasa oleh sejumlah massa yang mengatasnamakan Forum Rakyat Bicara (Forba). Sejumlah massa tersebut membawa sepanduk yang bertuliskan 'RUPS BRK & OJK Wajib Mencoret Calon Direksi Cacat Moral Profesionalisme'. Sebelumnya sepanduk tersebut dipasang di pagar masuk BRK namun dilepas kembali. "Harus mementingkan aspek profesional, transparan dan bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang. Langkah itu secara normatif, dimulai dari proses rekrutmen kepemimpinan di BUMD kebanggan Riau," cakap Febri Romadhon, selaku Direktur Utama Forba. Selanjutnya dirinya menuturkan proses transisi struktur direksi di BRK yang sedang berlangsung menjadi poin penting agar bagaimana cita-cita transformasi tersebut dikawal oleh rakyat Riau. Namun, ternyata pada prosesnya terjadi kekeliruan yang sangat menghawatirkan. Dimana diduga nama-nama bermasalah secara moral profesionalisme dan tegas bertentangan dengan Code of Conduct (COC) BRK masuk dalam daftar nama-nama Calon direksi BRK. Pada kesempatan itu para pengunjukrasa membacakan pernyataan sikapnya, sebagai berikut: 1. Meminta kepada pemegang saham BRK pada Rapat Umum Pemegang Saham BRK agar intensif melakukan peninjauan terpusat pada aspek transparansi direksi terkait kasus-kasus yang pernah mencuat ke permukaan hukum. Serta meminta kepada para pemegang saham menolak untuk merekomendasikan calon-calon direksi bermasalah. 2. Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Riau menegakkan proses hukum yang adil terhadap kasus-kasus terkait dengan pejabat dan atau pegawai Bank Riau Kepri. 3. Memakzulkan kebijakan Komite Remunerasi dan Nominasi BRK yang tidak bekerja secara serius dan bersih dari kepentingan KKN dalam merekomendasikan calon-calon Direksi BRK, sehingga mengabaikan prinsip Good Corporate Governance. 4. Mendesak OJK sesuai kewenangannya melakukan proses yang bersih dan akuntabel dalam merekomendasikan calon. 5. Jika sikap-sikap tersebut tidak diakomodir Maka Forum Rakyat Bicara akan melakukan upaya-upaya gerakan berkelanjutan dengan melibatkan stake holder gerakan mahasiswa lainnya hingga persoalan penyalahgunaan wewenang di lingkungan BRK bisa terungkap secara Massif. Sumber: cakaplah