Sebut Pegawai Menkue Iblis atau Setan, Begini Nasib Bupati Meranti di Tangan Sri Mulyani Cs
.jpeg)
BUALBUAL.com - Viral Video Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) penuh setan dan iblis dan ini masalah besar.
Sri Mulyani telah merilis data Dana Bagi Hasil (DBH) yang dipersoalkan Adil. Adil terkenal mengkritik minimnya konsesi produksi migas (DBH) yang diperoleh di daerah, padahal produksi migas di daerah terus meningkat.
Direktur Jenderal Keuangan dan Pembukuan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengumumkan per 15 Desember 2022, realisasi pencairan APBD Kabupaten Meranti baru mencapai 63,76%. Padahal dana kiriman ke daerah yang disalurkan mencapai 94,76%.
“Jadi kita bicara tentang TKD dan juga mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar membeli, mengembangkan dan melaksanakan program-program untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya,” kata Luky dari Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (19/12/2022).
Khusus pembayaran DBH migas Kabupaten Meranti, Lukey mengatakan pemerintah membayar sebanyak 105% karena harga minyak juga naik.
“Total DBH di APBD Meranti Rp 108 miliar, yang sudah terealisasi Rp 208 miliar, ini realisasi tahun 2022. Jadi kami minta data Rs 700 crore,” lanjut Luky.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, staf khusus (stafsus) Yustinus Prastovo, mengatakan, pernyataan Bupati Meranti tersebut tidak tepat ditujukan kepada pejabat Kementerian Keuangan yang bekerja untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut.
“Bupati Meranti saudara Muhammad Adil benar-benar tidak adil mengatakan bahwa pejabat Departemen Keuangan adalah setan atau iblis, katanya melalui akun Twitter @plastow miliknya.
Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp 872 miliar atau 75% dari APBD Kabupaten Meranti, atau empat kali lipat dari PAD Meranti sebesar Rp 222 miliar untuk dana kabupaten dan desa.
"Muhammad segera mintak maaf dan berikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat luas," kata Prastovo.
Agus Fatoni, Kepala Departemen Pengembangan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyalahkan pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mengoptimalkan belanja untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerah termasuk Meranti.
"Belanja harus dimaksimalkan. Uang jangan dititipkan di sana, tapi belanja tidak jalan.
Sama saja. Kalau tidak belanja, buat apa banyak uang?" ujarnya. Menurut Agus, APBD tidak hanya terdiri dari dana transfer (TKD) yang diberikan pemerintah, tetapi juga dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dana desa, DBH, juga atas realisasi belanja.
Pengeluaran daerah yang berkurang justru mempersulit pembangunan daerah dan menghambat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Agus mendorong daerah untuk memanfaatkan belanja APBD secara maksimal.