Terkait Cara Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kepri, Ini Jawaban Paslon 01
BUALBUAL.com - Paslon nomor urut 1 Soerya – Iman mendapat pertanyaan tentang bagaimana cara menanggulangi angka kemiskinan di Provinsi Kepri, dalam debat publik Cagub dan Cawagub Kepri, yang diselenggaarakan KPU, di Hotel Radisson Batam, Jumat (20/11/2020).
Cagub Soerya Respationo menyampaikan solusi yang tepat dalam pemgentasan kemiskinan di Provinsi Kepri. Menurut Soerya pengentasan kemiskinan diperlukan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Soerya yang pernah menjabat Wakil Gubernur Kepri periode 2010-2015, cukup memahami bagaimana cara untuk menanggulangi kemiskinan di Kepri. Sebab, selain menjabat wakil gubernur, Soerya Respationo juga menjabat ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPKP) Provinsi Kepri.
“Saya pernah wakil gubernur (Kepri) dan kami membentuk yang namanya TPKP (tim koordinasi penanggulangan kemiskinan)," ucap Soerya diacara debat publik Cagub dan Cawagub Kepri di Batam, Jumat (20/11).
Topik pengentasan kemiskinan diangkat mengingat dari data yang ada, bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan dengan total 131.966 orang. Jumlah tersebut menujukkan kenaikan sebanyak 4.228 orang, jika dibandingkan September 2019.
Menurut Soerya, dalam pengentasan kemiskinan tidak terlepas dari angaran yang memadai. Untuk itu, setiap pemda baik provinsi hingga kabupaten/kota harus menyediakan anggaran untuk langkah-langkah pengentasan kemiskinan di daerahnya masing-masing
“Maka (saat itu) di TPKP, kami juga mengajak dan menantang kabupaten dan kota di wilayah provinsi Kepulauan Riau yang terdiri 2 kota dan 5 Kabupaten, untuk dapat menganggarkan dana untuk penanggulangan kemiskinan,” ujar Soerya.
Soerya melanjutkan anggaran tersebut nantinya untuk pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan yang telah dicanangkan.
Ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang bisa dilakukan, yang anatara lain, program RTLH atau program perbaikan rumah tidak layak huni, serta program unit usaha bagi ibu-ibu rumah tangga.
“Kemudian program pendidikan dan kesehatan seperti peningkatan gizi untuk anak balita dan keluarga,” ujarnya.
Selain itu, Pemda juga perlu lebih menggali dan memaksimalkan PAD. Karena peningkatan PAD akan berkorelasi secara langsung terhadap APBD.
“Kalau pendapatan asli daerah naik maka APBD akan naik juga,” katanya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang ada, maka dengan anggaran yang ada, untuk kesehatan dapat dianggarkan sebesar 10%, dan untuk pendidikan minimal 20% dari anggaran APBD.
Kemudian membuat kemudahan-kemudahan berinvestasi dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan memprioritaskan penempatan tenga kerja lokal.
Soerya – Iman yakin dengan anggaran yang ada serta melalui program-program penanggulangan diharapakan bisa menekan jumlah pengangguran yang berdampak langsung kepada penurunan angka kemiskinan di provinsi Kepri.