Terkait Wabah Covid-19 Menteri kesehan RI 'Terawan' Jujurlah!
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
BUALBUAL.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menulis surat terbuka untuk Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Dalam surat itu Grace Natalie menuntut kejujuran Terawan dalam palagan membasmi wabah Covid-19. Dia menilai pemerintah terlambat dalam menangani wabah Covid-19. Dampaknya menimbulkan krisis. Sejatinya krisis ini tidak perlu terjadi jika pemerintah, khususnya Menkes Terawan dan jajaran terbuka, transparan, dan jujur dalam menanggapi fenomena wabah ini muncul.
"Sejak awal kita menyia-nyiakan kesempatan untuk merespons ancaman ini dengan cara yang benar. Korban terus berjatuhan dan dampak berupa kerugian ekonomi semakin meluas," kata Grace Natalie dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (9/4).
Belajar dari kondisi saat ini, eks jurnalis televisi itu mengingatkan Terawan dan elemen pemerintah lainnya agar tidak lagi menggunakan kata-kata 'enjoy saja, makan yang cukup' dalam menghadapi pandemi Korona ini.
"Bapak Terawan yang kami hormati, jujurlah. Kejujuran adalah pilihan terbaik di masa pandemi. Kami mendorong Bapak membuka semua data yang masuk secara lengkap dan cepat. Tidak boleh ada yang ditutupi," katanya.
Kata Grace, PSI percaya keterbukaan bisa menjadi sumber persatuan, memulihkan kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintah. "Kami sadar bahwa kebijakan apa pun tidak akan pernah mudah untuk diambil dalam masa sulit seperti sekarang. Tapi rupanya itulah takdir sejarah yang ada di pundak kita semua. Di pundak bapak Terawan," ungkapnya.
Menurut Grace, kepada Terawan adalah bagian dari orang yang pernah salah mengambil langkah atau kebijakan. Tapi kemauan untuk segera mengoreksi diri dan bangkit dari kesalahan adalah cara manusia memperlihatkan kekuatan dirinya.
Atas kondisi ini, PSI menawarkan sembilan rekomendasi untuk Menkes Terawan dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Tanah Air. Berikut isi rekomendasi tersebut.
1. Setelah Jakarta, tetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah penyangga ibu kota yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.
Hentikan transportasi masuk atau keluar Jabodetabek, kecuali untuk keperluan logistik atau hal-hal mendesak lain.
2. Setelah itu tetapkan PSBB untuk seluruh wilayah Pulau Jawa. Permudah birokrasi, Bapak perlu bersikap pro-aktif dan tidak harus menunggu permintaan dari daerah. Jika ada daerah lain di luar Jawa yang dianggap perlu pemberlakuan PSBB, segera putuskan, tetapkan.
3. Agar PSBB berjalan efektif, warga di wilayah bersangkutan harus dipastikan mendapat bantuan sosial transfer tunai, untuk memastikan mereka tidak bekerja dan tetap tinggal di rumah. Untuk melaksanakan ini, lakukan kerja sama dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah.
4. Kerahkan aparat keamanan TNI dan Polri untuk melakukan penjagaan di fasilitas kesehatan, dan tempat strategis. Jalankan patroli rutin dengan aparatus birokrasi kelurahan, RT, dan RW.
5. Lakukan Tes PCR secara maksimal di wilayah yang telah diberlakukan PSBB. Bagi daerah yang belum memiliki fasilitas uji PCR, untuk sementara waktu menggunakan Rapid Test. Temukan sebanyak mungkin orang yang terinfeksi, isolasi, dan awasi pergerakan mereka.
6. Tunjuk satu rumah sakit yang khusus menerima pasien Covid-19 untuk setiap daerah. Rekrut pensiunan dokter, perawat, dan analis kesehatan, yang bersedia dan masih kuat secara fisik, untuk kembali bertugas. Kerahkan mahasiswa kedokteran dan pelajar sekolah perawat turun tangan membantu.
7. Berikan perlindungan maksimal kepada seluruh tenaga medis yang berjuang di garis depan dengan Alat Pelindung Diri (APD) memadai. Dalam situasi wabah, tenaga medis sangat berharga dan kita tidak boleh kehilangan mereka di saat-saat menentukan seperti sekarang.
8. Percepat kerja sama dengan kampus-kampus seluruh Indonesia untuk memperbanyak laboratorium uji Covid-19. Secara rutin, undang dan dengar pendapat para ahli. Serap masukan mereka untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan.
9. Koordinasi dengan kementerian teknis lain untuk melonggarkan impor peralatan medis terkait Covid-19 dan sembako. Ketersediaan alat medis akan menyelamatkan nyawa, sementara stabilitas harga sembako akan mendorong orang lebih patuh pada PSBB. Keran impor juga harus dibuka untuk memastikan kebutuhan bahan baku industri pengolahan makanan dan agrikultur agar tetap bisa berjalan.