Tilap Dana BLUD RSUD Bangkinang Nyaris Rp7 M, Eks Bendahara Dimungkinkan Dijerat TPPU
BUALBUAL.com - Kepolisian Wilayah (Polda) Riau masih mempelajari masalah yang menangkap Arvina Wulandari. Korps Bhayangkara itu buka kemungkinan buat menangkap eks Bendahara Pengeluaran Tubuh Pelayanan Umum (BLUD) Rumah Sakit Umum Wilayah (RSUD) Bangkinang dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Awal mulanya, Polda Riau menangkap wanita yang dekat dipanggil Nunung itu dengan pasal yang mengendalikan bab tindak pidana korupsi. Ia jadi terduga pendapat penyelewengan kekuasaan dalam pekerjaan pemanfaatan dana BLUD RSUD Bangkinang Tahun Budget (TA) 2017 serta 2018.
Dari data yang diterima, Arvina ditemui punya kehidupan yang elegan. Ia punya beberapa kendaraan beroda 4, serta kebun. Diluar itu, ia pun diberitakan punya beberapa rumah toko (ruko) serta asset yang lain.
Buat meyakinkan apa asset itu diraih dari tingkah laku korupsi yang dilaksanakannya, Polda Riau lantas mempelajarinya.
"Ini pastinya makin berkembang. Kontrol tetap akan dikerjakan. Setelah itu terdapatnya bukti atau terduga anyar, begitu terbuka," kata Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, Rabu (28/12).
"Tergolong kelak bakal kita menelusur asal-muasal dari harta yang diraih terduga. Bila ada isyarat berkaitan dengan tindak pidana yang kita menangani, pastinya tak tutup peluang kita kejar hingga TPPU-nya," tambah perwira menengah Polri yang dekat dipanggil Narto.
Ditemui, Arvina yaitu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017-2018.
Dalam masalah korupsi, modus operasi yang telah dilakukan terduga ialah membikin pertanggung jawaban fiktif sejumlah Rp5.470.171.146,64. Lantas, membikin pertanggung jawaban makin tinggi dari pengeluaran sesungguhnya sejumlah Rp1.503.226.584,40. Paling akhir, melaksanakan kelebihan senilai Rp1.503.226.584,40 di pembayaran faksi ke-3 sejumlah Rp18.848.450,00.
Gara-gara tingkah lakunya, muncul rugi keuangan negara/wilayah berdasar pada laporan hasil kalkulasi rugi negara oleh Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK)RI senilai Rp6.992.246.181,04.
Tentang hal rangkaian masalah, ialah rincian pengeluaran dana yang telah dilakukan Bendahara Pendapatan serta Bendahara Pengeluaran TA 2017 senilai Rp37.749.183.280,00 serta TA 2018 senilai Rp32.826.294.426,00.
Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang udah membuat Buku Kas Umum (BKU) TA 2017 dengan manifestasi berbelanja senilai Rp39.369.282.438,70 serta di TA 2018 senilai Rp32.611.725.626,47.
Dalam penatausahaan keuangan serta pertanggungjawaban pemanfaatan budget ada penyalahgunaan. Ialah, proses implementasi penatausahaan keuangan ialah Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD bangkinang tak tertata menatausahakan BKU mencakup melaksanakan pendataan negosiasi pengeluaran di BKU TA 2017 serta TA 2018 tanpa ada ditunjang dengan bukti pertanggungjawaban.
Ia tak mendata negosiasi pembayaran layanan service di BKU TA 2017 serta mendata negosiasi pengeluaran di BKU tak berdasar pada tanggal pembayaran serta tak melaksanakan tutup buku secara periodik.
Lalu, pencairan dana BLUD RSUD Bangkinang tak ditunjang dengan penghitungan nominal surat pertanggungjawaban (SPJ) yang udah disepakati petinggi yang berotoritas. Proses pertanggungjawaban, ialah pengeluaran pekerjaan TA 2017 serta TA 2018 yang tak dilakukan (fiktif) di mencakup beberapa obat, bahan habis gunakan kesehatan, makan minum pasien, layanan service, cost operasional, honor dewan pengawas, administrasi, uang muka tugas, media prasara, barang serta layanan serta bahan bakar minyak senilai Rp5.470.171.146,64.
Pengeluaran TA 2017 serta TA 2018 dipertanggungjawabkan makin tinggi dari manifestasi pengeluaran sesungguhnya mencakup cost penghasilan serta bantuan, layanan service serta perawatan senilai Rp1.503.226.584,40. Lantas, tersedianya kelebihan pembayaran pada pihak ke-3 mencakup cost layanan parkir serta cost bahan bakar minyak senilai Rp18.848.450,00.
Pun ada negosiasi uang masuk ke rekening atas nama terduga era 01/01/2017-31/12/2018 dari tersisa periksa pencairan dengan keseluruhan Rp853.224.956,00. Ini ditunjang bukti rekening koran.
Atas tingkah lakunya, Arvina udah ditentukan selaku terduga serta dikerjakan penahanan. Ia dijaring dengan dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sama dengan diganti serta tambah lagi dengan UU Nomor 20 tahun 2001 terkait Penumpasan Tindak Pidana Korupsi.
Tentang hal intimidasi hukumannya yaitu pidana penjara sepanjang umur atau pidana penjara sangat singkat 4 tahun serta sangat lama 20 tahun serta atau denda sekurangnya Rp200 juta serta sangat banyak Rp1 miliar.
"(Perbuatan korupsi) Dikerjakan oleh saudara AW (Arvina Wulandari,red) itu dalam tempo 2017-2018. Terdapatnya bukti transfer uang hasil dari itu seputar Rp800 juta, setelah itu bakal kita ciptakan," kata Direktur Rerserse Kejahatan Spesial (Ditreskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Ferry Irawan menambah.