---

TPP ASN Jadi Prioritas, SF Hariyanto Tegaskan Twin Towers Belum Masuk Fokus Pemprov Riau

---

BUALBUAL.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum memprioritaskan rencana pembangunan gedung Twin Towers di tengah kondisi keuangan daerah yang membutuhkan pengelolaan anggaran secara cermat. Saat ini, pemerintah daerah memilih mengutamakan pemenuhan kewajiban belanja pegawai serta penyelesaian pelayanan dasar bagi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa pembangunan gedung tersebut belum masuk dalam fokus pihaknya. Ia menambahkan, masih terdapat sejumlah kewajiban yang harus diselesaikan sebelum pemerintah daerah mempertimbangkan rencana pembangunan infrastruktur perkantoran tersebut.

"Kita belum ada terpikir ke sana. Kami fokus membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)," ujar Plt Gubri SF Hariyanto di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (11/11).

Dijelaskan, pemenuhan hak-hak pegawai menjadi salah satu hal yang harus dipastikan Pemprov Riau. Pembayaran TPP maupun gaji aparatur sipil negara (ASN) merupakan kewajiban yang harus diperhatikan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

Dalam kondisi tersebut, pengelolaan anggaran menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah daerah. Setiap rencana pembangunan perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan skala kebutuhan yang lebih mendesak.

Selain belanja pegawai, Pemprov Riau juga perlu memastikan berbagai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dinilai harus mendapatkan perhatian utama dalam pengalokasian anggaran daerah.

"Kita juga harus memastikan gaji pegawai bisa dibayarkan, serta menyelesaikan pelayanan dasar. Untuk pembangunan gedung, tunggu dulu," tegasnya.

Dengan demikian, arah kebijakan anggaran Pemprov Riau saat ini lebih diarahkan pada pemenuhan tanggung jawab pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Sementara itu, rencana pembangunan gedung Twin Towers masih harus menunggu hingga kondisi dan kemampuan keuangan daerah memungkinkan.