Tunda Bayar Kuansing Masih Rp124 Miliar, Bantuan Parpol 2026 Tetap Dicairkan
BUALBUAL.com - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, merealisasikan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2026. Penyerahan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kuansing bersama perwakilan partai politik penerima bantuan.
Kegiatan berlangsung di Ruang Abdul Ja’far, Kantor Bupati Kuantan Singingi, Jumat (13/11/2026).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kuansing, Muhjelan Arwan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa bantuan keuangan partai politik merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan politik serta meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, proses penyaluran bantuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur pemberian bantuan keuangan kepada partai politik. Tahapan verifikasi juga melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan penyaluran berjalan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa penggunaan dana bantuan harus mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta ketentuan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan fungsi partai politik.
Sementara itu, Plt. Bupati Kuansing dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terealisasinya anggaran bantuan keuangan partai politik tahun 2026.
Ia mengingatkan bahwa seluruh proses pencairan hingga pemanfaatan dana yang bersumber dari anggaran negara harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Karena mekanisme pembayarannya menggunakan anggaran negara, tentu seluruh ketentuan yang berlaku harus kita ikuti. Begitu juga dalam pemanfaatan dana ini, harus tetap sesuai regulasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa partai politik merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi. Menurutnya, kemajuan daerah membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen, termasuk partai politik.
Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlepas dari sinergi bersama DPRD. Lembaga legislatif tersebut memiliki keterkaitan erat dengan partai politik dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Seluruh upaya tersebut, lanjutnya, bermuara pada satu tujuan, yakni mendorong kemajuan Kabupaten Kuantan Singingi serta meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Plt. Bupati juga memaparkan perkembangan penyelesaian kewajiban tunda bayar Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari sebelumnya sekitar Rp206 miliar, jumlah tersebut kini telah berkurang menjadi Rp124 miliar.
“Semoga ke depan persoalan ini dapat diselesaikan secara bertahap. Selagi kemampuan anggaran daerah mencukupi, kami juga akan berupaya memenuhi program-program yang diajukan oleh fraksi-fraksi di DPRD,” ungkapnya.
Adapun partai politik penerima bantuan keuangan tahun anggaran 2026 berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut meliputi Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Melalui penyaluran bantuan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berharap partai politik dapat semakin optimal menjalankan fungsi pendidikan politik, memperkuat kehidupan demokrasi, serta berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah.