
BUALBUAL.com - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, mulai mengawal proses pembahasan upah minimum tahun 2027. Dalam perjuangannya, organisasi tersebut mengusulkan penggunaan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,90 agar kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 dapat mencapai kisaran Rp4,2 juta.
Selain memperjuangkan kenaikan UMK, FSPMI juga mendorong pemerintah daerah membahas penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), khususnya bagi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan atau Hutan Tanaman Industri (HTI).
Aspirasi tersebut secara resmi telah disampaikan oleh Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kuansing kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi melalui surat permohonan klarifikasi dan audiensi terkait proses pembahasan kebijakan pengupahan 2027.
Ketua KC FSPMI Kuansing, Jon Hendri, mengatakan bahwa kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan kondisi nyata kehidupan pekerja. Menurutnya, kenaikan upah tidak semestinya hanya berpatokan pada angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan hidup layak para pekerja beserta keluarganya.
“Penetapan UMK tidak boleh hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya. Jangan sampai ekonomi daerah tumbuh, tetapi kesejahteraan pekerjanya tidak mengalami peningkatan yang sebanding,” tegas Jon Hendri kepada media, Rabu (18/11/2026), usai menyerahkan aspirasi tersebut.
Dalam kajian internal organisasi, FSPMI Kuansing menjadikan indeks alfa 0,90 sebagai target perjuangan dalam pembahasan UMK 2027.
Dengan menggunakan asumsi UMK 2026 sebesar Rp3.949.466,98, inflasi 2,79 persen, pertumbuhan ekonomi 5,54 persen, serta indeks alfa 0,90, simulasi perhitungan organisasi menghasilkan angka UMK 2027 sebesar Rp4.256.578.
Berdasarkan simulasi tersebut, terdapat potensi kenaikan sekitar Rp307 ribu atau 7,776 persen dibandingkan UMK tahun 2026.
Meski demikian, FSPMI menegaskan bahwa angka tersebut masih berupa simulasi aspirasi organisasi. Penetapan besaran final tetap harus mengacu pada data resmi, periode referensi, serta ketentuan pemerintah yang berlaku dalam penghitungan upah minimum tahun 2027.
Di sisi lain, Jon Hendri juga meminta pemerintah daerah membuka data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan pengupahan.
Berdasarkan bahan kajian pengupahan FSPMI/KSPI yang menjadi referensi organisasi, hasil perhitungan KHL Provinsi Riau tercatat sebesar Rp4.158.948. Nilai tersebut dinilai dapat menjadi bahan pembanding untuk mendorong kebijakan pengupahan yang lebih memperhatikan kebutuhan pekerja.
“Karena itu, kami meminta Disnaker membuka data estimasi KHL khusus Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk komponen dan metodologi penghitungan yang digunakan. Jangan sampai pembahasan upah berlangsung tanpa keterbukaan data yang dapat diuji bersama,” ujarnya.
Tidak hanya UMK, perjuangan penetapan UMSK juga menjadi perhatian serius FSPMI Kuansing. Organisasi tersebut menilai sektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan memiliki karakteristik pekerjaan serta risiko kerja yang perlu menjadi pertimbangan tersendiri dalam kebijakan pengupahan.
Jon Hendri menyebutkan, kedua sektor tersebut memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah sehingga kesejahteraan pekerjanya juga perlu mendapatkan perhatian.
“Kami ingin sektor perkebunan kelapa sawit dan HTI juga mendapatkan perhatian serius. Pekerja di sektor tersebut ikut menggerakkan perekonomian daerah. Sudah sepatutnya ada pembahasan khusus mengenai kelayakan upah sektoral dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor,” tegasnya.
Untuk mengawal seluruh usulan tersebut, KC FSPMI Kuansing meminta Dinas Tenaga Kerja memberikan kejelasan mengenai status Dewan Pengupahan Kabupaten, keterwakilan unsur serikat pekerja, tahapan pembahasan UMK, hingga mekanisme pengusulan UMSK kepada Gubernur Riau.
FSPMI juga berharap unsur serikat pekerja memperoleh ruang yang proporsional dalam menyampaikan aspirasi serta memberikan masukan terhadap rekomendasi kebijakan pengupahan.
Menurut Jon Hendri, keterlibatan seluruh pihak dan keterbukaan informasi menjadi hal penting agar proses penetapan upah minimum berjalan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Perjuangan upah layak bukan semata-mata kepentingan organisasi serikat pekerja. Ini menyangkut kehidupan ribuan pekerja dan keluarganya. Kami ingin proses pengupahan berjalan transparan, melibatkan semua unsur, serta menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada prinsip keadilan,” tutupnya.
KC FSPMI Kuansing menegaskan akan terus mengawal pembahasan UMK dan UMSK 2027 melalui jalur dialog, penyampaian aspirasi, serta mekanisme ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.