BUALBUAL.com, Walikota Pekanbaru Firdaus mengaku sangat menyayangkan tidak adanya hasil yang memuaskan dari pertemuan perwakilan guru dan pejabat Pemko ke kementerian terkait soal tuntutan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) guru. Seharusnya, regulasi yang dibuat Kemendikbud bisa diartikan tegas, bukan malah sebaliknya. “Interpretasi dari hukum itu pasti tegas. Ini kan regulasi dari Permendikbud. Harusnya kan tegas, tidak ada bahasa mengambang seperti yang disampaikan pejabat terkait di kementerian. Atau mungkin pejabat yang menerjemahkannya itu kurang paham,” kata Firdaus, Kamis (4/4/2019). Jika pertemuan para guru yang telah difasilitasi Pemko Pekanbaru masih belum menemui titik temu, itu artinya hasil pejabat yang ditemui tidaklah pejabat yang kompeten. “Kalau kementerian meminta pembayaran TTP dikembalikan kepada kepala daerah, itu berarti pejabatnya tidak berkompeten. Tidak bisa regulasi diserahkan kepada daerah karena ini Permendikbud. Ini Negara NKRI bukan negara bagian,” tegasnya. Firdaus menambahkan, bahkan untuk daerah lain di Riau yakni Kabupaten Pelalawan, pemberian TTP bagi guru sudah dicabut oleh Bupati Pelalawan, HM Harris. “Di Pelalawan juga sudah mencabutnya. Karena regulasi ini untuk se Indonesia, bukan untuk sebagian saja. Kalau ada institusi mengatakan, ini hanya berlaku untuk daerah, berarti tak mengerti pejabatnya,” ujarnya. Terakhir, Walikota Pekanbaru dua periode ini menyebutkan, jika memang nantinya TTP yang dituntut para guru memang menjadi haknya, maka para guru diminta bersabar. “Kalau itu memang haknya para guru, tunggu saja dan sabar,” pungkasnya.