Yerusalem 'ibu kota Israel': Presiden Jokowi dan para pemimpin dunia kutuk keputusan Trump
Jumat, 08 Desember 2017
Bualbual.com, Presiden Jokowi menyerukan agar OKI dan PBB segera membahas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang disebutnya melanggar berbagai resolusi PBB.
Dalam pernyataan pers di Istana Bogor, Kamis (07/12), Presiden Joko Widodo menyebut "pengakuan sepihak itu melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB yang di sana AS merupakan salah satu anggota tetap, juga Majelis Umum PBB".
Pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kata Jokowi "bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia."
Ia juga menyerukan PBB dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk segera membahas dan menentukan sikap.
"Saya akan datang sendiri ke sidang OKI itu," katanya.
Presiden Jokowi mengatakan pihaknya juga mendesak pemerintah Amerika mempertimbangkan kembali langkah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sebelumnya, dalam acara Bali Democracy Forum yang diadakan di Serpong, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi tampil mengenakan selendang Palestina.
"Saya berdiri di sini, mengenakan selendang Palestina untuk menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, untuk selalu bersama rakyat Palestina, untuk hak-hak mereka," kata Menlu Retno.
"Kami mengutuk pengakuan (AS terkait Yerusalem) itu," Retno menegaskan.
Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel memang disambut dengan gelombang kecaman dan kritik dari berbagai penjuru dunia.
Amerika menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Para pemimpin dari dunia Muslim dan masyarakat internasional lain melontarkan kemarahan mereka, dan sebagian memperingatkan bahwa langkah itu menimbulkan potensi kekerasan dan pertumpahan darah.
Trump juga mengumumkan rencana pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Status Yerusalem merupakan jantung konflik panjang Israel-Palestina, karena Israel mencaplok Yerusalem Timur yang bagi Palestina merupakan ibu kota negara mereka di masa depan.
Trump mengatakan bahwa langkah itu merupakan "pengakuan atas kenyataan saat ini dan kenyataan sejarah" namun bukan merupakan pernyataan politik, dan tidak akan mengubah batas-batas fisik dan politik Yerusalem.
"Akhirnya hari ini kita mengakui hal yang sudah jelas: bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel," kata Presiden Trump.
"(Pengakuan) ini, tidak lebih dan tidak kurang, adalah sebuah pengakuan atas realitas.
Hal ini juga merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Ini hal yang harus dilakukan," kata Trump dalam pidato khusus itu.
Bagaimana dunia bereaksi atas keputusan yang merupakan perwujudan dari janji kampanye Trump ini?
Palestina
Presiden Mahmoud Abbas mengatakan bahwa keputusan tersebut berarti Amerika Serikat 'mencabut perannya sebagai mediator perdamaian' setelah selama satu dasawarsa mensponsori proses perdamaian Israel-Palestina.
"Langkah-langkah yang menyedihkan dan tidak dapat diterima ini merupakan hal yang secara sengaja melemahkan semua upaya perdamaian," katanya dalam pidato televisi yang telah direkam sebelumnya.
Dia menegaskan bahwa Yerusalem adalah 'ibu kota abadi negara Palestina.'
Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, kelompok Palestina yang menguasai Jalur Gaza, mengatakan, "Rakyat Palestina kami di mana pun tidak akan membiarkan persekongkolan ini berlalu, dan pilihan mereka terbuka untuk membela tanah dan tempat-tempat suci mereka."
Seorang juru bicara kelompok tersebut mengatakan bahwa keputusan tersebut akan "membuka gerbang neraka bagi kepentingan AS di wilayah ini".
Israel
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pengumuman Presiden itu Trump adalah sebuah 'monumen bersejarah.'
Dia menyebut hal itu merupakan keputusan yang 'berani dan adil.'
Disebutkannya, pidato tersebut merupakan "langkah penting menuju perdamaian, karena tidak akan ada perdamaian yang tidak mencakup Yerusalem sebagai ibu kota Negara Israel".
Dia mengatakan bahwa kota tersebut telah "menjadi ibu kota Israel selama hampir 70 tahun".
Menteri Pendidikan Naftali Bennett juga memuji keputusan tersebut, dengan mengatakan, "Amerika Serikat telah menambahkan batu bata lain ke dinding Yerusalem, ke dasar negara Yahudi," dan mendesak negara-negara lain untuk mengikuti jejak Trump.
Dunia Muslim
Di Turki, Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan, keputusan tersebut "tidak bertanggung jawab".
Dalam cuitannya di Twitter ia menulis bahwa "keputusan tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB terkait."
Raja Salman mengatakan kepada Trump melalui telepon sebelum sikap AS itu diumumkan, bahwa pemindahan kedutaan atau pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel "akan merupakan provokasi mencolok terhadap umat Islam di seluruh dunia".
Liga Arab menyebutnya "tindakan berbahaya yang akan menimbulkan dampak" di seluruh wilayah.
Mereka juga mempertanyakan peran AS di masa depan sebagai "mediator terpercaya" dalam perundingan damai.
Iran mengatakan keputusan tersebut menimbulkan risiko munculnya gelombang "intifadah baru." Kementerian luar negerinya mengatakan bahwa AS melanggar resolusi internasional.
Raja Yordania, Abdullah, menyerukan dirumuskannya upaya bersama untuk "mengatasi konsekuensi keputusan ini," dan seorang juru bicara pemerintah mengatakan bahwa Trump telah melanggar hukum internasional dan piagam PBB.
Menteri luar negeri Qatar mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan "hukuman mati bagi semua orang yang mencari perdamaian".
Masyarakat internasional
Paus Fransiskus mengatakan: "Saya tidak dapat membungkam keprihatinan saya yang mendalam atas situasi yang muncul dalam beberapa hari ini, Pada saat yang sama saya sangat mengharapkan semua orang untuk menghormati status quo kota, sesuai dengan resolusi PBB yang relevan."
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengatakan pernyataan Presiden Trump "akan membahayakan prospek perdamaian bagi Israel dan Palestina".
Guterres mengatakan bahwa Yerusalem merupakan "subjek terakhir (Israel dan palestina) dan harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara kedua belah pihak".
Perundingan semacam itu harus mempertimbangkan "aspirasi-aspirasi yang absah dari pihak Palestina dan Israel," katanya.
Uni Eropa meminta "dimulainya kembali proses perdamaian yang berarti menuju solusi dua negara" dan mengatakan "harus ditemukan suatu cara, melalui negosiasi, untuk menyelesaikan status Yerusalem sebagai ibu kota masa depan kedua negara, sehingga aspirasi dari kedua belah pihak bisa terpenuhi ".
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel "sangat disesalkan".
Dia menyerukan digalangnya upaya untuk "menghindari kekerasan dengan segala cara."
Cina dan Rusia juga menyatakan keprihatinan mereka bahwa langkah itu dapat menyebabkan peningkatan ketegangan di wilayah tersebut.
Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan pemerintah Inggris tidak setuju dengan keputusan AS itu, yang disebutnya 'tidak membantu dalam hal prospek perdamaian di kawasan itu.'
"Kedutaan Ingris untuk israel berkantor di Tel Aviv dan kami tak punya rencana untuk memindahkannya."
"Sikap kami tentang status Yerusalem sudah jelas dan sudah berlangsung lama: harus ditentukan dalam penyelesaian yang dirundingkan antara Israel dan Palestina, dan Yerusalem pada akhirnya harus menjadi ibukota bersama negara Israel dan Palestina,Sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan (PBB) yang relevan, kami menganggap Yerusalem Timur sebagai bagian dari Wilayah Pendudukan Palestina. "
Juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan di Twitter bahwa Berlin "tidak mendukung sikap (Trump) ini karena status Yerusalem hanya dapat dirundingkan dalam kerangka solusi dua negara".***(bbc.com)
