BUALBUAL.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak para pejuang olahraga yang telah mengharumkan nama daerah. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, memastikan bahwa bonus bagi atlet peraih medali pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) tetap menjadi prioritas pemerintah, meskipun hingga saat ini proses pencairannya masih mengalami penundaan.

Syahrial mengakui bahwa secara administratif, anggaran untuk bonus para atlet tersebut sebenarnya telah dialokasikan secara resmi dalam APBD Riau tahun anggaran 2026. Namun, dalam pelaksanaannya, kondisi keuangan daerah terutama terkait ketersediaan arus kas (cash flow) pada triwulan pertama menjadi kendala utama. Dinamika serapan anggaran di awal tahun ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan skala prioritas terhadap pengeluaran kas yang tersedia.

Faktor utama yang menyebabkan terganggunya arus kas tersebut adalah adanya kewajiban pembayaran mandatori yang cukup besar di awal tahun. Pemerintah daerah harus memprioritaskan pemenuhan hak aparatur negara, seperti pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), yang secara regulasi wajib diselesaikan tepat waktu sebelum hari raya keagamaan berlangsung.

Kondisi inilah yang memicu pergeseran jadwal pencairan untuk program lain, termasuk bonus prestasi olahraga. Ia menekankan bahwa penundaan ini murni masalah teknis ketersediaan dana cair, bukan karena ketiadaan alokasi anggaran

“Secara anggaran sudah kita siapkan. Hanya saja, cash flow kita sempat terganggu pada triwulan pertama karena adanya kewajiban pembayaran mandatori seperti THR yang harus diselesaikan sebelum Hari Raya,” ujar Syahrial Abdi saat memberikan penjelasan di gedung DPRD Riau, Selasa (14/4/2026).

Menurut Syahrial, penggunaan anggaran untuk pembayaran THR yang bersifat wajib membuat sejumlah program yang telah direncanakan harus mengantre dalam daftar pencairan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dukungan terhadap kesejahteraan insan olahraga tetap menjadi komitmen utama di bawah kepemimpinan pemerintah saat ini. Langkah-langkah percepatan terus diupayakan agar hak para atlet dapat segera disalurkan tanpa hambatan lebih lanjut.

Pihak Pemprov Riau pun menggantungkan harapan pada tren positif sektor pendapatan daerah untuk menormalkan kembali kondisi fiskal. Syahrial optimis jika realisasi pendapatan dari berbagai sektor dapat tercapai secara maksimal, maka seluruh kegiatan dan kewajiban pemerintah yang sempat tertunda bisa segera dieksekusi.

“Kalau pendapatan kita maksimal, insya Allah kegiatan-kegiatan yang tertunda bisa segera dilaksanakan,” imbuhnya secara optimis.

Di sisi lain, persoalan ini mendapat perhatian serius dari legislatif. Pada hari yang sama, Komisi V DPRD Riau menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta KONI Riau. Dalam rapat tersebut, terungkap data bahwa total bonus yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp28 miliar. Angka tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni sekitar Rp13 miliar untuk atlet PON, sementara sisanya dialokasikan bagi atlet Peparnas.

Menanggapi data tersebut, DPRD Riau menyoroti perlunya kepastian waktu pencairan agar para atlet tidak menunggu dalam ketidakpastian. Meskipun anggaran sebesar Rp28 miliar tersebut telah tersedia di dalam dokumen APBD 2026, legislatif mendesak pemerintah daerah untuk segera mencari solusi konkret agar dana prestasi tersebut bisa secepatnya sampai ke tangan para atlet. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah masih terus mematangkan jadwal pencairan seiring dengan perbaikan kondisi arus kas daerah.