BUALBUAL.com - Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah, seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. 

Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

Untuk itu, Presiden RI Jokowi meminta jajarannya agar mengedepankan pengerjaan proyek atau program yang berdampak langsung terhadap rakyat seperti sertifikat tanah, apalagi di masa pandemi Covid 19.

Di Kabupaten Inhil, Provinsi Riau penyerahan sertipikat tanah untuk masyarakat telah dilakukan. 

Sepanjang tahun 2020, program jokowi ini meraup masyarakat di 9 Desa di Kabupaten Inhil yang ikut dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

"Sebanyak 4.500 sertipikat tanah telah dibagikan kepada masyarakat Inhil," kata Kepala Kantor Pertanahan Inhil, Fairizon pada kegiatan pembagian sertipikat secara Virtual beberapa waktu lalu. 

Sebanyak 4.500 sertipikat terbagi dalam 9 desa di Kabupaten Inhil sepanjang tahun 2020 diantaranya :
1. Desa Sungai Ambat, 556 Sertipikat 
2. Desa Lubuk Besar, 311 Sertipikat 
3. Desa Kemuning Tua, 479 Sertipikat 
4. Desa Tanjung Siantar, 351 Sertipikat 
5. Desa Sungai Junjangan, 995 Sertipikat 
6. Desa Seberang Sanglar, 311 Sertipikat 
7. Desa Mekar Sari, 286 Sertipikat 
8. Desa Teluk Kiambang, 772 Sertipikat dan
9. Desa Gembira, 439 Sertipikat.

"Alhamdulillah kegiatan pembagian sertipikat tanah dan target untuk tahun 2020 semuanya telah diselesaikan dengan tuntas," tuturnya. 

Ke depan, Ia berharap ada penambahan kuota sertifikat tanah, Ia menilai warga Inhil sudah mulai sadar pentingnya sertifikat. 

"Tahun 2021 kami akan meningkatkan target pembagian sertifikat tanah kepada warga, itu berdasarkan hasil estimasi yang saya lakukan bersama pemerintah daerah," tutup Fairizon.