BUALBUAL.com - Mandeknya penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan BADKO HMI MPO Sumatera Bagian Tengah dan Utara (Sumbagtera) selama hampir lima bulan pasca-Musyawarah Daerah (Musda) memicu kemarahan kader di berbagai daerah.

Situasi ini dinilai bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi serius buruknya tata kelola organisasi di tingkat Pengurus Besar (PB) HMI MPO.

Di tengah kebuntuan tersebut, mencuat dugaan kuat bahwa SK BADKO Sumbagtera sengaja ditahan oleh Sekretaris Jenderal PB HMI MPO. Dugaan ini memantik reaksi keras kader yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penghambatan organisasi dan pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi internal.

“Ini bukan lagi soal lambat, ini soal ada apa di balik keterlambatan ini. Jika benar SK ditahan, maka ini adalah bentuk pelecehan terhadap hasil Musda dan pengkhianatan terhadap kader,” demikian disuarakan sejumlah kader dalam pernyataan sikapnya.

Kader menilai, keterlambatan ini telah melumpuhkan konsolidasi organisasi di tingkat BADKO. Agenda strategis terhambat, program kerja tidak berjalan, dan kepastian struktural di wilayah Sumbagtera dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.

Dalam tekanan yang semakin menguat, kader HMI MPO mengajukan tuntutan tegas:

1. Mendesak PB HMI MPO melakukan evaluasi total terhadap kinerja pengurus, khususnya pihak yang bertanggung jawab atas mandeknya penerbitan SK.

2. Mendesak HMI MPO Cabang Pekanbaru untuk menarik kadernya yang duduk di PB HMI MPO apabila terbukti tidak mampu menjalankan amanah organisasi.

3. Mendesak pencopotan atau reshuffle Sekretaris Jenderal PB HMI MPO yang diduga kuat menahan SK tanpa dasar yang jelas, transparan, dan akuntabel.

Kader memperingatkan, jika polemik ini terus dibiarkan, maka krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan PB HMI MPO tidak terelakkan. Bahkan, potensi konflik internal yang lebih besar disebut tinggal menunggu waktu.

Dhimas Sriagung Mulya Syahputra, kader HMI MPO Cabang Pekanbaru, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa lagi ditoleransi.

“Ini sudah keterlaluan. SK adalah dasar legal organisasi. Kalau ini saja bisa ‘ditahan’, maka kita patut mempertanyakan komitmen PB terhadap organisasi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini bentuk kemunduran serius,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kader di daerah tidak bisa terus dibiarkan dalam ketidakpastian.

“Kami butuh kepastian, bukan alasan. Kalau PB tidak mampu menyelesaikan ini, maka wajar jika kader mulai kehilangan kepercayaan,” lanjutnya.

Lebih jauh, berdasarkan konfirmasi kepada Ketua Umum PB HMI MPO, disebutkan bahwa instruksi untuk menerbitkan SK BADKO Sumbagtera sebenarnya telah diberikan kepada Sekretaris Jenderal. Namun hingga kini, instruksi tersebut belum dijalankan.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar: ada apa di internal PB HMI MPO? Apakah terjadi disharmoni kepemimpinan? Atau ada kepentingan tertentu di balik mandeknya SK tersebut?

Kader menegaskan, polemik ini tidak akan dibiarkan menguap begitu saja. Tekanan publik akan terus dibangun hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban.

“Kami akan kawal sampai tuntas. Ini soal marwah organisasi!”

Rilis ini menjadi peringatan keras bagi PB HMI MPO agar segera menyelesaikan polemik secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab sebelum krisis internal semakin meluas.