BUALBUAL.com - Panglima Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), Datuk Ismail Amir, menyoroti lambannya penanganan dugaan penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Riau.

Ismail merupakan salah satu pihak yang ikut melakukan pengecekan lokasi yang diduga menjadi tempat pengumpulan BBM di Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.

Ia mengatakan, sebelumnya LLMB bersama Gerakan Masyarakat Keadilan Riau (GMKR) dan GEMA telah menggelar pertemuan dengan pemerintah serta aparat penegak hukum (APH), termasuk TNI, Polri, Satpol PP, Pertamina, dan Hiswana Migas.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Riau mempertanyakan kesiapan masing-masing instansi. Ismail juga mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mafia Kelangkaan BBM.

"Ini merupakan sesuatu yang terkoordinir dengan baik dan masih benar-benar terstruktur. Makanya kami melihat DPRD berjanji tiga minggu akan dituntaskan, paling lambat sebulan, tapi reaksinya tidak nampak," ujar Ismail.

Karena belum melihat langkah konkret, LLMB bersama GMKR dan GEMA kemudian melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan BBM.

Saat penggerebekan berlangsung, Ismail mengatakan pihaknya telah menghubungi polisi sekitar pukul 13.00 WIB. Namun, menurutnya, petugas baru datang sekitar pukul 20.00 WIB setelah laporan dibuat.

"Kalau kami ini bekerja bukan tak bisa, tapi kami kan tak punya wewenang. Yang punya wewenang itu APH. Tapi sampai hari ini kok semua pada diam, yang ribut cuma kami saja," ujarnya.

Ismail juga menyebut sampel BBM dari lokasi tersebut telah diambil pihak Pertamina Patra Niaga untuk diperiksa.

Ia menduga BBM yang ditemukan merupakan minyak oplosan yang berpotensi membahayakan kendaraan.

"Kalau benar minyaknya dioplos, ini lebih bahaya. Orang membeli Pertamax, tapi kalau ternyata minyak oplosan yang masuk ke kendaraan, risikonya bisa merusak mesin," ujarnya.

Ismail menegaskan, LLMB bersama organisasi lainnya kini tengah menyiapkan aksi demonstrasi ke DPRD Riau apabila tidak ada langkah konkret dalam menangani persoalan BBM tersebut.

Ia meminta DPRD Riau menjalankan fungsinya sebagai rumah aspirasi masyarakat serta mendorong pemerintah dan APH untuk mengusut dugaan mafia BBM.

"Kalau tidak ada pergerakan dari DPRD, kami akan mendemo DPRD sesuai dengan janjinya. Kami sudah bergerak dan sudah memberitahu DPRD, tapi sampai hari ini belum nampak langkah-langkah konkretnya," tegas Ismail.