BUALBUAL.com - Pengurus Pusat (PP) Pusdatin Puanri menerima kunjungan kerja dan silaturahmi Pengurus Daerah (PD) Pusdatin Puanri Kabupaten Kampar di Sekretariat PP Pusdatin Puanri, Gedung Wanita, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Kamis (8/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi sekaligus bertukar pengalaman terkait program kerja dan pendataan perempuan di Provinsi Riau.

Rombongan PD Pusdatin Puanri Kampar dipimpin langsung Ketua PD Pusdatin Puanri Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kampar, bersama jajaran pengurus inti.

Kedatangan rombongan disambut Ketua Umum PP Pusdatin Puanri, Dra. Hj. Septina Primawati, MM., didampingi Ketua Harian Rahmita B. Ningsih, SE., M.Hum., Sekretaris Umum Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS., Ak., serta sejumlah pengurus inti PP Pusdatin Puanri.

Dalam pertemuan tersebut, Septina Primawati memaparkan sejarah berdirinya PP Pusdatin Puanri yang didirikan pada 31 Desember 2004. Organisasi tersebut kemudian dilantik oleh Gubernur Riau saat itu, H.M. Rusli Zainal, dan turut dihadiri Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia kala itu, Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono.

Septina menjelaskan, sejak 2025 PP Pusdatin Puanri mendorong pembentukan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota guna memperkuat pendataan dan dokumentasi perempuan di seluruh wilayah Riau.

Gagasan tersebut mendapat respons positif dari Kabupaten Kampar yang kemudian membentuk PD Pusdatin Puanri Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 08/SK/PP-PUSDATIN PUANRI/XI/2025.

Hingga 2026, telah terbentuk sembilan Pusdatin Puanri tingkat kabupaten/kota, yakni Meranti, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Pekanbaru, dan Kampar.

Dalam kesempatan itu, Misharti memaparkan sejumlah program dan aksi nyata yang telah dilaksanakan PD Pusdatin Puanri Kampar. Kegiatan tersebut mencakup bidang sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, hukum hingga pelestarian budaya.

Di bidang sosial, PD Pusdatin Puanri Kampar menggelar pembagian pakaian layak pakai bagi perempuan kurang mampu pada Maret 2026. Selain itu, dilakukan kunjungan sosial dalam rangka memperingati Hari Ibu kepada sejumlah tokoh perempuan Kampar, di antaranya Irhamah, mantan anggota DPRD Kampar, serta Nuraida, SE., pensiunan Dinas Kesehatan Kampar.

Sementara di bidang pemberdayaan ekonomi, organisasi tersebut melaksanakan pelatihan pembuatan sabun dan minyak berbahan kelapa sawit yang bekerja sama dengan Politeknik Kampar pada April 2026.

Untuk bidang pendidikan dan hukum, PD Pusdatin Puanri Kampar menggelar sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Kecamatan Tambang pada Juni 2026, serta kegiatan Perempuan Legislatif Kampar.

Sedangkan dalam bidang pelestarian budaya, digelar Lomba Kuliner Masakan Kampar di Riverside Bangkinang pada Agustus 2026.

Septina memberikan apresiasi atas keaktifan PD Pusdatin Puanri Kampar dalam menjalankan berbagai program yang dinilai memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Ia menegaskan, PP Pusdatin Puanri memiliki perhatian khusus terhadap penghimpunan dan pendokumentasian data perempuan Riau secara komprehensif.

Menurutnya, pendataan tidak sebatas mengumpulkan informasi, tetapi juga diwujudkan melalui dokumentasi dalam bentuk buku profil, sejarah, prestasi, kepemimpinan, serta kontribusi perempuan Riau di berbagai bidang.

Sejak 2007, PP Pusdatin Puanri secara konsisten menerbitkan buku sebagai bagian dari upaya menjaga rekam jejak perempuan Riau agar tetap terdokumentasi dan dapat menjadi sumber informasi bagi generasi berikutnya.

Dokumentasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi dan posisi strategis perempuan Riau dalam kehidupan sosial maupun pemerintahan.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan penguatan metodologi pendataan perempuan Riau. Hal ini dilakukan agar data yang dihimpun semakin valid dan dapat mendukung penyusunan buku profil yang berkualitas.

Sinergi antara PP dan PD Pusdatin Puanri Kampar diharapkan dapat mempercepat terwujudnya bank data perempuan Riau yang akurat dan terintegrasi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.