Bukan Sekadar Penertiban!
Kebun Petani Masuk Kawasan Hutan, Wamenhan Turun Tangan! Ini Pesannya untuk Kuansing
BUALBUAL.com - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard T.H. Tampubolon, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam mendukung penertiban dan penataan kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Menurut Richard, Kuansing merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan hutan cukup luas dan berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, terutama para petani yang selama ini menggarap lahan di sekitar kawasan tersebut.
Ia menegaskan, upaya pemerintah dalam penertiban kawasan hutan tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
"Yang kita dorong bukan sekadar penertiban, tapi penataan. Negara harus hadir, masyarakat harus dilindungi, dan hutan harus tetap terjaga. Itu hanya bisa jalan kalau daerah mau terbuka dan mau berkoordinasi," ujar Richard.
Sementara itu, Plt Bupati Kuansing, H. Mukhlisin, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program Satgas PKH. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pendataan kebun masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan serta sosialisasi kepada para petani agar dapat menyampaikan laporan secara sukarela.
Pemkab Kuansing juga mendorong penyelesaian persoalan penguasaan lahan melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah, di antaranya program Perhutanan Sosial, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta penataan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Cipta Kerja.
Mukhlisin menegaskan, pemerintah daerah menginginkan agar seluruh proses penataan kawasan hutan berjalan secara transparan, berbasis data, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
"Pemkab Kuansing siap berkoordinasi. Kami ingin masyarakat kami punya kepastian hukum, dan hutan kami juga terjaga. Semua kita serahkan pada mekanisme dan aturan yang berlaku," katanya.
Apresiasi juga disampaikan Richard terhadap keterbukaan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam membangun koordinasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung pelaksanaan tugas Satgas PKH.
Ia menjelaskan, keberadaan Satgas PKH bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan menjalankan upaya penertiban aset negara sekaligus mendorong terciptanya kepastian hukum bagi para petani yang telah lama menggarap lahan.
"Kita ingin hutan selamat, rakyat juga selamat. Kuncinya ada di data yang jujur dan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah," tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kehutanan RI, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi RI, Kepala BPKP RI, Jampidsus, Kabareskrim, Plt Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, jajaran Satgas PKH, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kuansing.

Berita Lainnya
Bupati Inhu Hadiri Acara Penandatanganan pakta integritas, Sekaligus peluncuran aplikasi Absensi Elektronik
Kualitas Masyarakat & Kelembagaan, Supremasi Hukum, dan Pembangunan Riau & Kawasan
Kinerja Kolaboratif Berbuah Prestasi, Baznas Riau Raih Penghargaan CSR Bergengsi
Bupati Bengkalis Berikan Ucapan Selamat, Semoga Kabupaten Kampar Terus Maju dan Berkembang
Bupati Inhil Terima UHC Awards 2026, Cakupan Jaminan Kesehatan Tembus 98 Persen
dr Indra Yovi: Tidak Semua Nakes Puri Husada Tembilahan Kontak Langsung dengan Covid-19
Kabar Gembira! Bonus Atlet PON dan Peparnas Riau Akhirnya Masuk Tahap Pencairan
Pemprov Riau Terima 1000 paket Sembako dari Baznas Provinsi Riau
Jangan Saling Lempar Bola, Asmadi Pinta Pembangunan Jalan Hing Way Mandah-Tempuling di Anggarkan
TNKB Mobdin Tanpa Antre Masuk Roro Bengkalis
Pemprov Libatkan Polda Riau Awasi Distribusi Minyak Goreng
MUI Provinsi Riau Himbau Umat Islam Beribadah Dirumah Saja