PHK Massal Menghantui Riau!
Jangan Matikan Dapur Ribuan Keluarga! Presiden Mahasiswa UHT Bersuara soal Penyitaan Lahan RAPP di Riau
BUALBUAL.com - Kebijakan pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang menyita serta mencabut seluruh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau menuai sorotan tajam dari kalangan mahasiswa.
Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Syahradi Ramatul, mengingatkan agar langkah penegakan aturan tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal. Sebagai putera daerah Kabupaten Siak—salah satu wilayah yang masuk dalam areal operasional seluas 338.536 hektare tersebut—Syahradi mengaku sangat mengkhawatirkan nasib ribuan warga yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem industri kehutanan.
“Pada prinsipnya, kami mahasiswa mendukung penuh upaya negara dalam membenahi tata kelola kehutanan dan menegakkan hukum. Namun, sebagai anak jati diri Siak, saya melihat langsung bagaimana denyut nadi ekonomi masyarakat di kampung halaman kami sangat bergantung pada keberlangsungan rantai pasok industri ini. Penghentian total secara mendadak sama saja dengan mematikan dapur ribuan keluarga,” tegas Syahradi dalam keterangannya di Pekanbaru, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Syahradi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga kerja langsung, pekerja kontraktor lokal, hingga pelaku UMKM di sekitar wilayah operasional—khususnya di Siak, Pelalawan, Kuantan Singingi, Kampar, dan Kepulauan Meranti—adalah ancaman nyata yang harus segera diantisipasi pemerintah.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah pusat dan Satgas PKH untuk mengedepankan pendekatan yang lebih solutif dan berkeadilan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Instrumen seperti denda administratif, audit kepatuhan menyeluruh, dan perbaikan tata kelola di bawah pengawasan ketat dinilai jauh lebih bijak ketimbang menutup total operasional perusahaan.
“Penertiban kawasan hutan seharusnya bertujuan memperbaiki tata kelola agar lebih bermanfaat bagi negara dan rakyat, bukan malah menciptakan pengangguran massal dan kemiskinan baru di Bumi Lancang Kuning. Kami mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan penyitaan menyeluruh ini serta memastikan adanya jaminan perlindungan ekonomi bagi masyarakat Riau,” pungkas Syahradi.6

Berita Lainnya
Ketua DPRD Lampura Angkat Bicara Terkait Perampasan Camera Wartawan pada Piala Bupati Cup
Mobil Travel Pekanbaru - Tembilahan Kecelakaan di Inhu, Satu Pegawai Bank Riau Kepri Meninggal Dunia
Api Mengamuk di Senapelan! Dua Rumah Kontrakan dan Motor Ludes Dilalap Si Jago Merah
Bupati Apri Sujadi Diisukan Dibawa KPK, Pemuda Milanial Bintan Angkat Bicara
Babinsa Koramil 02 Rambah Malah Temukan Diduga Tempat Penimbunan BBM
1000 Dus Lebih, Rokok Ilegal Berhasil Diamankan Bea Cukai Tembilahan di Perairan Dendan
Berjudi Kartu Remi, 6 Warga Batang Cenaku Diciduk Polisi
Demo HMI di DPRD Riau Memanas! Massa Jebol Barikade, Desak Prabowo Tetapkan Karhutla Jadi Bencana Nasional
Polda Riau Akan Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Karhutla PT BMI
Aneh Tapi Nyata! Gubri Syamsuar Lantik Kepala Dinas Sosial Secara Tertutup
Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati Hadiri Peresmian Kantor Camat Tembilahan
Oknum Camat di Pelalawan Diduga Langgar Netralitas dan Kode Etik