• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Opini
  • Pemerintah
    • Bengkalis
    • Bintan
    • Indragiri Hulu
    • Jambi
    • Kalimatan Selatan
    • Kalimatan Timur
    • Kampar
    • Kuansing
    • Olahraga
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Pemda Bengkalis
    • Pemda Dumai
    • Pemda Indragiri Hilir
    • Pemda Indragiri Hulu
    • Pemda Kampar
    • Pemda Kepulauan Meranti
    • Pemda Kuansing
    • Pemda Pelalawan
    • Pemda Provins Riau
    • Pemda Rokan Hilir
    • Pemda Rokan Hulu
    • Pemda Siak
    • Pemko Pekanbaru
    • Peristiwa
    • Rokan Hilir
    • Rokan Hulu
    • Seputar Jabodetabek
    • Seputar Jawab Barat
    • Seputar Kepri
    • Seputar Lampung
    • Seputar NTB
    • Seputar NTT
    • Siak
  • Riau
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Dumai
    • Indragiri Hilir
    • Inhil
    • Inhu
    • Kampar
    • Kuansing
    • Meranti
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Rohil
    • Rohul
    • Siak
  • Nasional
    • Seputar Aceh
    • Seputar Kepri
    • Seputar Sumut
  • Parlemen
    • DPR RI
    • DPRD Bengkalis
    • DPRD Dumai
    • DPRD Inhil
    • DPRD Inhu
    • DPRD Kampar
    • DPRD Kepri
    • DPRD Kuansing
    • DPRD Meranti
    • DPRD Pekanbaru
    • DPRD Pelalawan
    • DPRD Riau
    • DPRD Rohil
    • DPRD Rohul
    • DPRD Siak
    • DPRD Tanjungpinang
    • Galery
  • Politik
  • Hukrim
    • Seputar Jawa Barat
  • Peristiwa
    • Seputar Sumbar
  • More
    • Olahraga
    • Internasional
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • BUALBUAL VIDEO
    • Pariwisata
    • Lingkungan
    • Entertaiment
    • Agama
    • Sosial
    • Metropolis
    • Teknologi
    • Kulinier
    • Otomotif
    • Advetorial
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Disclaimer
  • Kontak
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
PILIHAN
Ratusan Peserta Meriahkan Fun Run 8K di Polres Inhu, Semarak Hari Bhayangkara ke-80
21 Juni 2026
Tradisi Perdana di SDN 002 Selayar - Khatam Al Quran dan Halal Bihalal Digelar Bersama
02 April 2026
Tradisi Perdana di SDN 002 Selayar, Khatam Al-Qur’an dan Halal Bihalal Digelar Bersama
02 April 2026
Gerak Cepat Pemko Tanjungpinang, 75 Ton Air Bersih Disalurkan
30 Maret 2026
Dituding Membuat Bazar Ilegal, Ayu Sitorus Angkat Bicara
01 Maret 2026

  • Home
  • Lingkungan
  • Pekanbaru

Setelah Izin RAPP Dicabut!

Apresiasi Prabowo Cabut Izin RAPP, Aktivis Lingkungan Minta Pemerintah Jangan Salah Langkah!

Redaksi

Minggu, 22 November 2026 15:08:21 WIB Dibaca : 59 Kali
Cetak


BUALBUAL.com - Pengamat perminyakan sekaligus aktivis lingkungan, Johny Setiawan Mundung, mengapresiasi langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau.

Pencabutan izin tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Jumat (20/11/2026). Luas areal kerja yang izinnya dicabut disebut mencapai 338.536 hektare.

Johny menilai keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam penegakan hukum di sektor kehutanan, terutama bagi masyarakat adat dan warga desa yang selama ini merasa terdampak aktivitas perusahaan.

"Sebagai masyarakat adat dan aktivis lingkungan, tentu kami bersyukur. Ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Sudah lama masyarakat berharap ada tindakan nyata terhadap persoalan lingkungan di kawasan konsesi perusahaan," ujarnya saat dihubungi, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, keputusan pemerintah tersebut menunjukkan keberanian dalam mengambil tindakan terhadap perusahaan yang dinilai selama ini sulit tersentuh penegakan hukum.

Ia juga menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menurutnya pernah terjadi di kawasan konsesi RAPP. Johny berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

"Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu perusahaan saja. Perusahaan lain yang terbukti melakukan pelanggaran juga harus mendapatkan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan," tegasnya.

Minta Lahan Bekas Konsesi Dikembalikan kepada Masyarakat

Selain mengapresiasi pencabutan izin, Johny meminta pemerintah memastikan kawasan bekas konsesi RAPP tidak kembali dikelola perusahaan lain dengan pola pengelolaan yang sama.

Ia berharap lahan tersebut dapat dikembalikan kepada masyarakat adat dan warga desa yang selama ini merasa kehilangan akses terhadap tanah ulayat maupun wilayah kelola mereka.

Johny juga menyinggung keberadaan kebun kelapa sawit yang berada di kawasan hutan dan telah disita pemerintah. Menurutnya, lahan tersebut perlu dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada masyarakat sesuai ketentuan hukum.

"Kalau memang ada kebun sawit di kawasan hutan yang disita pemerintah, kami berharap bisa dikembalikan kepada masyarakat. Begitu juga kawasan yang selama ini ditanami akasia dan eukaliptus. Jangan sampai setelah izin dicabut, justru muncul perusahaan baru yang mengambil alih," katanya.

Ia secara khusus mengingatkan pemerintah agar tidak membentuk perusahaan baru untuk mengambil alih pengelolaan lahan bekas konsesi RAPP.

Sebaliknya, masyarakat perlu diberikan kesempatan mengelola lahan dengan tanaman yang memiliki manfaat ekonomi sekaligus mendukung kelestarian lingkungan.

Beberapa tanaman yang diusulkan Johny antara lain mangga, durian, aren, serta berbagai jenis tanaman buah lainnya.

"Kami tidak ingin ada perusahaan baru yang mengambil alih. Kembalikan kepada masyarakat. Biarkan masyarakat menanam tanaman yang bermanfaat secara ekonomi, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis," ujarnya.

Soroti Dampak Tanaman Akasia dan Eukaliptus

Johny juga menyoroti keberadaan tanaman akasia yang menurutnya telah menyebar ke sejumlah wilayah desa di Riau.

Ia menilai pola perkebunan monokultur akasia perlu dievaluasi karena dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Menurut Johny, tanaman akasia dapat menyebar melalui biji yang terbawa angin sehingga berpotensi tumbuh di luar kawasan yang sebelumnya ditanami perusahaan.

Ia turut menyoroti penggunaan tanaman eukaliptus yang disebutnya bukan tanaman asli daerah setempat.

"Jangan sampai kawasan hutan kita hanya dipenuhi tanaman industri seperti akasia. Kita harus mengembalikan fungsi hutan dengan tanaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekologis setempat," ungkapnya.

Karena itu, ia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan hutan tanaman industri, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Minta Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih

Lebih lanjut, Johny meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan karhutla di kawasan konsesi perusahaan kehutanan.

Ia menyebut, berdasarkan informasi yang disampaikannya, WALHI menemukan 38 perusahaan sektor kehutanan mengalami kebakaran di areal konsesi masing-masing selama periode Februari hingga Oktober 2026.

Namun, ia mempertanyakan tindak lanjut penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Johny meminta pemerintah tidak berhenti pada pencabutan izin RAPP, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan lain yang diduga melakukan pelanggaran.

"Perusahaan yang tidak melanggar aturan tentu tidak perlu takut. Namun, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum. Jangan sampai penegakan hukum hanya berlaku untuk satu perusahaan," tegasnya.

Johny kembali menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pencabutan izin konsesi RAPP.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan pola pengelolaan kawasan bekas konsesi tersebut agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

"Terima kasih kepada Pak Prabowo. Kami berharap kebijakan ini benar-benar berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. Jangan sampai setelah izin dicabut, justru muncul perusahaan baru yang mengambil alih. Kembalikan kawasan hutan kepada fungsi semula dan berikan hak masyarakat adat sesuai ketentuan hukum," tutupnya.


Sumber : Liputanoke.com /  Editor : Sabar Paiman


Berita Lainnya

Puncak Peringatan Hari Kartini, DP2KBP3A Inhil Gelar Fashion Show Para Kepala OPD

Hasil Musenda Riau 'Atan Lasak' Terpilih Jadi Ketua Umum DKR

PT THIP Ingkar Janji Warga Blokade Akses Sungai, Awie: Sebut Pemda Diduga Bermain Mata dengan Perusahaan

Ditemukan Terluka dan Kelaparan, Warga Serahkan Elang ke BBKSDA Riau

Mahasiswa UIR Nyatakan Siap Sambut dan Mengawal Kedatangan HRS ke Di Tanah Melayu Riau

Masjid H Soegianto di Perbatasan Inhu - Inhil Dibangun dengan Pondasi Toleransi, Ketua GAMKI Inhu : Harus Dijaga

Pemuda HKBP Riau siap Sukseskan Konferensi Pemuda HKBP Pusat

Info Loker : Pertamina Hulu Rokan Buka Lowongan 53 Naker untuk Warga Riau

Kondisi Proyek Jembatan Multiyears Mangkrak di Gaung Inhil Sering Dipreteli Maling

Warga Inhil, Yuk Segera Dafarkan Anak Anda untuk Mengikuti Sunatan Massal Gratis

Laskar Melayu Bersatu Desak Kominfo Hapus Aplikasi Injil Berbahasa Melayu Dari Google Play store, Syarwan Hamid: Tidak lah dia Melayu jika Tidak beragama Islam

Ada Medsos Atas nama Ketua LAM Riau Inhil, Said Syarifuddin: Itu Fitnah, Hentikan atau Saya Laporkan ke Polisi

Terkini +INDEKS

Jalan Rusak dan Banjir Menghantui Pekanbaru, Apa yang Disiapkan PUPR Tahun Depan?

22 November 2026
Kematian Egi di Dalam Togok Masih Misteri, IPSS Beri Desakan Keras kepada Polres Inhil!
22 November 2026
Polisi Sisir Kampung Dalam Tengah Malam, Dua Paket Diduga Sabu Ditemukan Tergeletak di Pinggir Jalan!
22 November 2026
Siapa Mereka? Tiga Wanita Asing Ditemukan di Tambang Kampar, Dua Berasal dari Myanmar
22 November 2026
Tak Ada Lawan! Romi Alfisah Putra Jadi Calon Tunggal Ketua Golkar Kuansing, Dukungan Mengalir Deras
22 November 2026
Apresiasi Prabowo Cabut Izin RAPP, Aktivis Lingkungan Minta Pemerintah Jangan Salah Langkah!
22 November 2026
Kapolri Rombak Jajaran Polda Riau, Dirreskrimum hingga Dirintelkam Berganti!
22 November 2026
Kapolres Bersama Masyarakat Bangun Komunikasi di Jemaat GPdI Elsaddai
22 November 2026
CCTV dan Hasil Visum Jadi Barang Bukti, Polisi Ungkap Kasus Dugaan Persetubuhan Anak di Rohil!
22 November 2026
Mafirion Tegas soal RAPP: Jika Melanggar Harus Ditindak, Tapi Nasib Ribuan Pekerja Jangan Diabaikan!
22 November 2026

TERPOPULER +INDEKS
  • 1 Seberapa Besar Kontribusi RAPP Terhadap Perekonomian Provinsi Riau Selama Lebih dari Tiga Dekade?
  • 2 Zaman Sudah Digital, Mengapa Hutan Masih Harus Jadi Korban Industri Kertas?
  • 3 Polda Riau Sita Lebih dari 100 Kendaraan, Dugaan Praktik Gadai Ilegal di Pekanbaru Dibongkar
  • 4 Tak Boleh Ada yang Bergerak! Afni Hentikan Aktivitas di Lahan 317 Hektare Teluk Lanus
  • 5 Satreskrim Polres Inhu Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar dan Pertalite
  • 6 Jangan Matikan Dapur Ribuan Keluarga! Presiden Mahasiswa UHT Bersuara soal Penyitaan Lahan RAPP di Riau
  • 7 Pesan Gus Muhaimin Menggema di Batam! Mafirion Ingatkan Badan Partai PKB Jangan Jalan Sendiri-sendiri
  • 8 Pelalawan Terancam Gelap Gulita! Forum PSDKU Desak Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan Izin RAPP
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Bualbual.com ©2020 | All Rights Reserved By Delapan Media