• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Opini
  • Pemerintah
    • Bengkalis
    • Bintan
    • Indragiri Hulu
    • Jambi
    • Kalimatan Selatan
    • Kalimatan Timur
    • Kampar
    • Kuansing
    • Olahraga
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Pemda Bengkalis
    • Pemda Dumai
    • Pemda Indragiri Hilir
    • Pemda Indragiri Hulu
    • Pemda Kampar
    • Pemda Kepulauan Meranti
    • Pemda Kuansing
    • Pemda Pelalawan
    • Pemda Provins Riau
    • Pemda Rokan Hilir
    • Pemda Rokan Hulu
    • Pemda Siak
    • Pemko Pekanbaru
    • Peristiwa
    • Rokan Hilir
    • Rokan Hulu
    • Seputar Jabodetabek
    • Seputar Jawab Barat
    • Seputar Kepri
    • Seputar Lampung
    • Seputar NTB
    • Seputar NTT
    • Siak
  • Riau
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Dumai
    • Indragiri Hilir
    • Inhil
    • Inhu
    • Kampar
    • Kuansing
    • Meranti
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Rohil
    • Rohul
    • Siak
  • Nasional
    • Seputar Aceh
    • Seputar Kepri
    • Seputar Sumut
  • Parlemen
    • DPR RI
    • DPRD Bengkalis
    • DPRD Dumai
    • DPRD Inhil
    • DPRD Inhu
    • DPRD Kampar
    • DPRD Kepri
    • DPRD Kuansing
    • DPRD Meranti
    • DPRD Pekanbaru
    • DPRD Pelalawan
    • DPRD Riau
    • DPRD Rohil
    • DPRD Rohul
    • DPRD Siak
    • DPRD Tanjungpinang
    • Galery
  • Politik
  • Hukrim
    • Seputar Jawa Barat
  • Peristiwa
    • Seputar Sumbar
  • More
    • Olahraga
    • Internasional
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • BUALBUAL VIDEO
    • Pariwisata
    • Lingkungan
    • Entertaiment
    • Agama
    • Sosial
    • Metropolis
    • Teknologi
    • Kulinier
    • Otomotif
    • Advetorial
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Disclaimer
  • Kontak
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
PILIHAN
Ratusan Peserta Meriahkan Fun Run 8K di Polres Inhu, Semarak Hari Bhayangkara ke-80
21 Juni 2026
Tradisi Perdana di SDN 002 Selayar - Khatam Al Quran dan Halal Bihalal Digelar Bersama
02 April 2026
Tradisi Perdana di SDN 002 Selayar, Khatam Al-Qur’an dan Halal Bihalal Digelar Bersama
02 April 2026
Gerak Cepat Pemko Tanjungpinang, 75 Ton Air Bersih Disalurkan
30 Maret 2026
Dituding Membuat Bazar Ilegal, Ayu Sitorus Angkat Bicara
01 Maret 2026

  • Home
  • Pemerintah
  • Pekanbaru

Jangan Hanya Cabut Izin!

Mafirion Tegas soal RAPP: Jika Melanggar Harus Ditindak, Tapi Nasib Ribuan Pekerja Jangan Diabaikan!

Redaksi

Minggu, 22 November 2026 14:35:20 WIB Dibaca : 133 Kali
Cetak


BUALBUAL.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau II, Mafirion Syamsuddin Rogo, menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan hutan.

Hal itu disampaikan Mafirion menanggapi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau, Minggu (22/11/2026).

Menurut Mafirion, kebijakan tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola kehutanan nasional sekaligus memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.

"Kami meminta agar siapa pun yang terbukti melanggar aturan pengelolaan hutan harus ditindak. Jangan ada perusahaan besar atau pemegang konsesi yang kebal hukum. Penegakan hukum harus adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan siapa pun," tegas Mafirion.

Areal konsesi yang disebut mencapai 338.536 hektare tersebut tersebar di enam kabupaten di Riau, yakni Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, dan Kampar.

Sebagian wilayah konsesi juga berbatasan dengan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan dan Kuantan Singingi. Kawasan ini selama ini menjadi perhatian sejumlah aktivis lingkungan terkait dugaan kerusakan hutan.

Mafirion menilai kerusakan hutan tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Dampak tersebut antara lain meningkatnya risiko banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas perekonomian masyarakat.

Karena itu, ia mengingatkan agar pengelolaan kawasan hutan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan bisnis, melainkan harus mengutamakan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Meski mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan hutan, Mafirion mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan nasib para pekerja dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas perusahaan.

Menurutnya, kegiatan operasional RAPP memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor perekonomian di Riau, mulai dari pekerja, kontraktor, pemasok bahan baku, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga masyarakat di sekitar kawasan konsesi.

Ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat pencabutan izin tersebut.

"Jika perusahaan terbukti melanggar, silakan proses sesuai hukum. Namun, jangan sampai pekerja dan masyarakat yang tidak melakukan pelanggaran justru kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Pemerintah harus memastikan mereka tetap terlindungi," ujarnya.

Mafirion menegaskan bahwa penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat harus berjalan beriringan.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan penataan kawasan hutan tidak menimbulkan persoalan sosial baru, terutama bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tersebut.

Lebih lanjut, Mafirion meminta pemerintah segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rencana pengelolaan kawasan hutan setelah pencabutan PBPH.

Kejelasan tersebut dinilai penting, terutama menyangkut status pekerja, keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat, tanggung jawab pemulihan lingkungan, serta mekanisme pengawasan terhadap kawasan hutan.

Ia menilai pencabutan izin tidak boleh menjadi akhir dari upaya pembenahan tata kelola kehutanan.

Pemerintah, kata dia, harus memastikan kawasan yang terdampak tetap terlindungi dari aktivitas ilegal serta memiliki mekanisme pengelolaan yang jelas dan berkelanjutan.

Selain itu, upaya pemulihan terhadap kawasan hutan yang mengalami kerusakan harus menjadi perhatian serius agar fungsi ekologis hutan dapat kembali terjaga.

"Jangan hanya berhenti pada pencabutan izin. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kawasan tersebut akan dikelola, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pengawasan dilakukan, dan bagaimana nasib para pekerja," katanya.

Mafirion kembali menegaskan bahwa kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tidak boleh dipertentangkan dalam pelaksanaan kebijakan kehutanan.

"Pelanggaran harus ditindak, lingkungan harus diselamatkan, tetapi rakyat juga tidak boleh dikorbankan," pungkas Mafirion.


 Editor : Sabar Paiman


Berita Lainnya

Tim TP PKK Kecamatan Pinggir Bagikan Seribu Masker

Isu Pemotongan TPP Membuat Pegawai Pemprov Resah, Begini Kata Gubernur Riau

3 PDP Covid-19 di Bengkalis Kembali Dinyatakan Sembuh

Pemprov Kepri Terima Penghargaan Sebagai Pemda yang Realisasi Belanja APBD Tertinggi di 2021

Gubernur Riau Tinjau Kegiatan Bongkar Muat Tabung Gas Oksigen

Update Covid-19 Rohul Hari Ini, ODP Meningkat Tajam Hingga Berjumlah 1.260 Orang

Walikota Tanjungpinang Perbaiki Jembatan Penghubung RW 9 dan RW 12 Kelurahan Batu IX

Akhirnya! Pemprov Riau Siapkan Rp10 Miliar untuk Perbaiki Jalan Rusak Parah Sontang - Kasang Padang

Buka Puasa Bersama, Pj. Bupati Inhil Sampaikan Progres Pembangunan Desa Belantaraya 2024

Gubri Abdul Wahid Ungkap Ulama Memiliki Peran Penting Dalam Membangun Daerah

PPDB SMA Sederajat di Riau Masih Sesuai Jadwal, Belum Akan Diperpanjang

Bupati Bengkalis, Dandim, Kapolres Lepas Bus Mudik Asik Gratis Jurusan SUMBAR Dan SUMUT

Terkini +INDEKS

Jalan Rusak dan Banjir Menghantui Pekanbaru, Apa yang Disiapkan PUPR Tahun Depan?

22 November 2026
Kematian Egi di Dalam Togok Masih Misteri, IPSS Beri Desakan Keras kepada Polres Inhil!
22 November 2026
Polisi Sisir Kampung Dalam Tengah Malam, Dua Paket Diduga Sabu Ditemukan Tergeletak di Pinggir Jalan!
22 November 2026
Siapa Mereka? Tiga Wanita Asing Ditemukan di Tambang Kampar, Dua Berasal dari Myanmar
22 November 2026
Tak Ada Lawan! Romi Alfisah Putra Jadi Calon Tunggal Ketua Golkar Kuansing, Dukungan Mengalir Deras
22 November 2026
Apresiasi Prabowo Cabut Izin RAPP, Aktivis Lingkungan Minta Pemerintah Jangan Salah Langkah!
22 November 2026
Kapolri Rombak Jajaran Polda Riau, Dirreskrimum hingga Dirintelkam Berganti!
22 November 2026
Kapolres Bersama Masyarakat Bangun Komunikasi di Jemaat GPdI Elsaddai
22 November 2026
CCTV dan Hasil Visum Jadi Barang Bukti, Polisi Ungkap Kasus Dugaan Persetubuhan Anak di Rohil!
22 November 2026
Mafirion Tegas soal RAPP: Jika Melanggar Harus Ditindak, Tapi Nasib Ribuan Pekerja Jangan Diabaikan!
22 November 2026

TERPOPULER +INDEKS
  • 1 Seberapa Besar Kontribusi RAPP Terhadap Perekonomian Provinsi Riau Selama Lebih dari Tiga Dekade?
  • 2 Zaman Sudah Digital, Mengapa Hutan Masih Harus Jadi Korban Industri Kertas?
  • 3 Polda Riau Sita Lebih dari 100 Kendaraan, Dugaan Praktik Gadai Ilegal di Pekanbaru Dibongkar
  • 4 Tak Boleh Ada yang Bergerak! Afni Hentikan Aktivitas di Lahan 317 Hektare Teluk Lanus
  • 5 Satreskrim Polres Inhu Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar dan Pertalite
  • 6 Jangan Matikan Dapur Ribuan Keluarga! Presiden Mahasiswa UHT Bersuara soal Penyitaan Lahan RAPP di Riau
  • 7 Pesan Gus Muhaimin Menggema di Batam! Mafirion Ingatkan Badan Partai PKB Jangan Jalan Sendiri-sendiri
  • 8 Pelalawan Terancam Gelap Gulita! Forum PSDKU Desak Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan Izin RAPP
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Bualbual.com ©2020 | All Rights Reserved By Delapan Media