Desi Guswita Tantang Tempuh Jalur Hukum!
Diusir dari Ruang Sidang, Ketua Bapemperda Kuansing Terlibat Adu Mulut dengan Ketua DPRD
BUALBUAL.com - Ketegangan mewarnai rapat paripurna penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 di Gedung DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Jumat (20/11/2026) sore.
Rapat yang semula berlangsung untuk membahas agenda legislasi daerah tersebut justru berujung ricuh. Ketua DPRD Kuansing, Juprizal, meminta Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Desi Guswita, meninggalkan ruang sidang setelah keduanya terlibat perdebatan terkait jumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dimasukkan dalam Propemperda 2027.
Tak hanya itu, ketegangan berlanjut hingga ke ruang tunggu pimpinan DPRD. Persoalan semakin memanas setelah Juprizal mengungkap dugaan penggunaan tanda tangan hasil pemindaian (scan) pada Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas luar daerah yang dikaitkan dengan Desi Guswita.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Juprizal, didampingi Wakil Ketua DPRD Satria Mandala Putra, serta dihadiri 18 anggota dewan. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kuansing diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Muradi yang hadir mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muklisin.
Berawal dari Perbedaan Jumlah Ranperda
Ketegangan mulai muncul ketika Desi Guswita memaparkan hasil pembahasan Bapemperda bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kuansing mengenai rancangan peraturan daerah yang direncanakan masuk dalam Propemperda 2027.
Dalam pemaparannya, Desi menyebut terdapat 15 Ranperda yang terdiri atas usulan pemerintah daerah dan inisiatif DPRD. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan kesepakatan awal antara Bapemperda dan Pemkab Kuansing yang menetapkan 12 Ranperda.
Perdebatan semakin memanas ketika Wakil Ketua Bapemperda, Solehudin, menyampaikan interupsi. Ia menyebut Ranperda inisiatif DPRD Kuansing yang diajukan hanya satu, yakni mengenai ketenteraman dan ketertiban umum.
Pernyataan tersebut mendapat keberatan dari Desi. Juprizal kemudian berupaya menengahi perdebatan dengan menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda harus memperhatikan skala prioritas.
"Ya, usulan banyak, cuma tentu ada yang prioritas," ujar Juprizal dalam rapat tersebut.
Namun, situasi semakin memanas hingga Juprizal akhirnya meminta Desi meninggalkan ruang sidang.
"Saya sebagai pimpinan juga punya hak. Silakan Anda keluar," kata Juprizal.
Desi menyatakan keberatan atas keputusan tersebut dan menyampaikan akan melayangkan keberatan secara resmi.
"Baik, sebelum keluar saya nyatakan saya keberatan dan akan saya layangkan keberatan," ujar Desi sebelum meninggalkan ruang sidang.
Ketegangan Berlanjut, Meja Disebut Sempat Digeprak
Perselisihan ternyata tidak berhenti setelah rapat paripurna ditutup. Ketegangan kembali terjadi di ruang tunggu pimpinan DPRD Kuansing.
Dalam insiden tersebut, Desi disebut meluapkan kemarahannya hingga menggebrak meja. Suara gaduh bahkan terdengar hingga lantai dua gedung DPRD Kuansing. Desi kemudian kembali diminta meninggalkan ruangan.
Setelah kejadian itu, Juprizal memberikan penjelasan mengenai persoalan yang melatarbelakangi perdebatan dalam rapat paripurna.
Ia menyebut Bapemperda bersama Pemerintah Kabupaten Kuansing sebelumnya telah menggelar rapat untuk menyepakati daftar prioritas Ranperda.
Menurut Juprizal, Desi tidak menghadiri rapat penyepakatan tersebut. Ia juga menuding Desi memengaruhi anggota lainnya agar tidak menghadiri rapat, tetapi kemudian mengubah rumusan kesepakatan ketika paripurna berlangsung.
Juprizal Ungkap Dugaan Tanda Tangan Scan pada SPT
Persoalan semakin melebar setelah Juprizal mengungkap dugaan penggunaan tanda tangan hasil pemindaian pada dokumen SPT perjalanan dinas luar daerah.
Ia menuding tanda tangan hasil scan miliknya digunakan dalam dokumen perjalanan dinas, termasuk untuk keperluan yang dikaitkan dengan agenda wisuda anak Desi di Pulau Jawa.
"Desi itu scan tanda tangan saya dinas luar. Seperti urusan wisuda anaknya ke Jawa, dia pakai SPT tanda tangan scan," ungkap Juprizal kepada wartawan di Gedung DPRD Kuansing.
Juprizal menegaskan bahwa perjalanan dinas untuk keperluan konsultasi merupakan kewenangan pimpinan DPRD. Menurutnya, anggota dewan tidak dapat melakukan perjalanan dinas secara mandiri tanpa adanya delegasi resmi.
"Tidak bisa sembarangan pergi DL sendirian itu, konsultasi hanya hak pimpinan," ujarnya.
Ia juga menegaskan tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada SPT yang dimaksud.
"Saya tidak mau teken SPT-nya itu," tegasnya.
Terkait dugaan penggunaan tanda tangan tanpa izin tersebut, Juprizal menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan kemungkinan menempuh jalur hukum.
"Bisa jadi (laporkan ke polisi). Kita lihat klasifikasinya dulu," katanya.
Desi Guswita Membantah Tudingan Juprizal
Sementara itu, Desi Guswita membantah tudingan bahwa dirinya memindai dan menggunakan tanda tangan Ketua DPRD Kuansing tanpa izin.
Menurut Desi, penerbitan SPT perjalanan dinas merupakan kewenangan Sekretariat DPRD, bukan dirinya sebagai anggota dewan.
"Enggak benar. SPT itu yang menerbitkan sekretariat dewan, bukan saya, dan atas izin Ketua DPRD dan Sekwan serta PPTK," kata Desi saat dikonfirmasi secara terpisah.
Ia juga mengaku tidak mengetahui apakah tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut merupakan hasil pemindaian atau bukan.
"Saya tak tahu itu scan atau tidak. Tugas saya minta izin untuk SPT itu. Sekretariat yang kirim," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Desi juga melontarkan kritik terhadap Juprizal dengan menyebutnya sebagai pimpinan yang zalim.
Diketahui, Desi Guswita merupakan anggota DPRD Kuansing periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Singingi–Singingi Hilir dan berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sebelumnya, tata kelola perjalanan dinas di lingkungan DPRD Kuansing juga sempat menjadi sorotan menyusul dugaan mark up biaya hotel pada tahun sebelumnya. Persoalan tersebut mendorong Sekretariat DPRD memperketat proses verifikasi pencairan anggaran, termasuk penerapan ketentuan pembubuhan tanda tangan asli pada SPT.
Hingga berita ini disusun, dugaan penggunaan tanda tangan hasil scan yang disampaikan Juprizal masih menjadi tudingan yang dibantah Desi Guswita. Belum ada keterangan mengenai hasil pemeriksaan atau proses hukum atas dugaan tersebut.
Perselisihan di lembaga legislatif ini pun menjadi perhatian, terlebih terjadi di tengah pembahasan agenda penting daerah, yakni penyusunan Propemperda Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2027.

Berita Lainnya
BMKG Pekanbaru Deteksi 11 Hostpot Panas di Riau
Dijadikan Tempat Konsumsi Narkoba, Ketua Topan Rohil Minta Pemda Cabut Izin Karaoke See Yuo
Seorang Pelajar SMA Tak Muncul Lagi Setelah Menyelam Cari Sembako di Sungai Siak
Menjaga Bulan Suci Ramadhan, KAMI Rohil Minta Bupati dan Kapolres untuk Menutup Tempat Maksiat
Nasib ABK Indonesia, Terkatung-katung di Laut hingga Pulang Tinggal Nama
Detik-Detik Jelang Berbuka, TRC BPBD Inhil Berjibaku Padamkan Api Karhutla di Batang Tuaka
Kejari Karimun Musnahkan 4 Kapal Vietnam dan 1 Kapal Malaysia
Didesak LSM Inpset, Kejaksaan Inhu Sudah Periksa Kades Sungai Raya
Uang Rp.125 Juta Siap Diberikan Kepada Siapapun Yang Dapat Menemukan Ibu Ervina Sebelum Lebaran Idul Fitri
Nelayan Tanah Merah Ditemukan Tewas Mengapung di Kanal, Diduga Kambuh Penyakit Epilepsi
Apakah Status Satpol PP Semua PNS Sesuai UU ASN Nomor 5 Tahun 2014?
Fakta Baru di Balik Peristiwa Pembunuhan di Gudang Semen SCG Parit 4 Tembilahan