• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Opini
  • Pemerintah
    • Bengkalis
    • Bintan
    • Indragiri Hulu
    • Jambi
    • Kalimatan Selatan
    • Kalimatan Timur
    • Kampar
    • Kuansing
    • Olahraga
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Pemda Bengkalis
    • Pemda Dumai
    • Pemda Indragiri Hilir
    • Pemda Indragiri Hulu
    • Pemda Kampar
    • Pemda Kepulauan Meranti
    • Pemda Kuansing
    • Pemda Pelalawan
    • Pemda Provins Riau
    • Pemda Rokan Hilir
    • Pemda Rokan Hulu
    • Pemda Siak
    • Pemko Pekanbaru
    • Peristiwa
    • Rokan Hilir
    • Rokan Hulu
    • Seputar Jabodetabek
    • Seputar Jawab Barat
    • Seputar Kepri
    • Seputar Lampung
    • Seputar NTB
    • Seputar NTT
    • Siak
  • Riau
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Dumai
    • Indragiri Hilir
    • Inhil
    • Inhu
    • Kampar
    • Kuansing
    • Meranti
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Rohil
    • Rohul
    • Siak
  • Nasional
    • Seputar Aceh
    • Seputar Kepri
    • Seputar Sumut
  • Parlemen
    • DPR RI
    • DPRD Bengkalis
    • DPRD Dumai
    • DPRD Inhil
    • DPRD Inhu
    • DPRD Kampar
    • DPRD Kepri
    • DPRD Kuansing
    • DPRD Meranti
    • DPRD Pekanbaru
    • DPRD Pelalawan
    • DPRD Riau
    • DPRD Rohil
    • DPRD Rohul
    • DPRD Siak
    • DPRD Tanjungpinang
    • Galery
  • Politik
  • Hukrim
    • Seputar Jawa Barat
  • Peristiwa
    • Seputar Sumbar
  • More
    • Olahraga
    • Internasional
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • BUALBUAL VIDEO
    • Pariwisata
    • Lingkungan
    • Entertaiment
    • Agama
    • Sosial
    • Metropolis
    • Teknologi
    • Kulinier
    • Otomotif
    • Advetorial
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Disclaimer
  • Kontak
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
PILIHAN
Ratusan Peserta Meriahkan Fun Run 8K di Polres Inhu, Semarak Hari Bhayangkara ke-80
21 Juni 2026
Tradisi Perdana di SDN 002 Selayar - Khatam Al Quran dan Halal Bihalal Digelar Bersama
02 April 2026
Tradisi Perdana di SDN 002 Selayar, Khatam Al-Qur’an dan Halal Bihalal Digelar Bersama
02 April 2026
Gerak Cepat Pemko Tanjungpinang, 75 Ton Air Bersih Disalurkan
30 Maret 2026
Dituding Membuat Bazar Ilegal, Ayu Sitorus Angkat Bicara
01 Maret 2026

  • Home
  • Sosial
  • Pekanbaru

WALHI Riau Bersuara!

Izin RAPP Resmi Dicabut! WALHI Bongkar Temuan 18 Ribu Hektare Sawit dan Desak Pemulihan Hak Rakyat

Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 15:02:38 WIB Dibaca : 36 Kali
Cetak


BUALBUAL.com - Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mencabut izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Pencabutan ini tertuang pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Pencabutan ini atas dasar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas ±18.362,74 ha , bukaan tambang tanpa izin sekitar ±541,46 ha, dan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Dasar pencabutan izin PT RAPP menguatkan temuan WALHI Riau selama ini. Termasuk karhutla yang terjadi tahun 2026 di areal kerja PT RAPP estate Sungai Mandau, Bengkalis. Hasil analisis WALHI Riau juga memperlihatkan bahwa areal kerja PT RAPP sudah berulang kali terindikasi terjadi karhutla, di antaranya tahun 2015, 2016, 2017, 2020 dan 2026.  Selain itu, hasil temuan WALHI Riau juga menemukan dugaan tidak adanya upaya pemulihan pasca kebakaran oleh PT RAPP, khususnya di estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Lebih parahnya, PT RAPP melakukan penanaman eukaliptus sebagai tanaman produksi di lokasi prioritas restorasi pasca kebakaran.  

Pencabutan ini harus menjadi momentum Pemerintah meninjau secara menyeluruh terhadap pelanggaran yang telah dilakukan PT RAPP, termasuk seluruh pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin dan potensi pelanggaran lainnya. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengawasan kepatuhan izin dan menjadi catatan penting penegakkan hukum korporasi serta memastikan pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan yang terjadi di seluruh areal kerja PT RAPP.  

Eko Yunanda,  Direktur Eksekutif WALHI Riau menyebut bahwa pencabutan izin PT RAPP harus dilakukan dengan dua semangat penting. Pertama pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak rakyat,  hak atas ruang hidup. Karena itu, harus dilakukan selaras dengan upaya penyelesaian konflik dan pemulihan hak masyarakat, terutama masyarakat adat yang selama ini dirampas atas perizinan PT RAPP. Kemudian proses penyelesaian pasca pencabutan harus dilakukan secara partisipatif dan adil.  

"Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan. Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh. Untuk itu, kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat yang menjadi korban secara langsung baik masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil"

Jasmi, Ketua Dewan Daerah WALHI Riau mengingatkan Pemerintah dan mengajak publik untuk memastikan pencabutan izin PT RAPP tidak dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan perusahaan negara. Hal ini akan meruntuhkan semangat pencabutan yaitu pemulihan ekologis dan hak rakyat.  

"Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan Pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pasca pencabutan izin. Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat", tutup Jasmi

Besta Junandi, Direktur Perkumpulan Elang menegaskan pencabutan izin PT RAPP harus diikuti dengan pemulihan hak rakyat, salah satunya masyarakat Dayun, Kabupaten Siak. Perizinan PT RAPP di estate Dayun merampas ribuan hektar perkebunan masyarakat di Desa Dayun.  

"Pemulihan hak rakyat  yang dirampas selama ini harus menjadi langkah awal pasca pencabutan izin. Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema PS atau TORA. Tawaran ini juga dapat menjadi solusi penyelesaian konflik dan upaya mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan ruang di Riau," ujar Besta  

Lebih lanjut, WALHI Riau juga mendesak Pemerintah untuk meneruskan semangat pemulihan ini dengan melakukan penegakkan hukum, reviu hingga pencabutan izin terhadap korporasi perusak lingkungan lainnya. Setidaknya terhadap 38 izin korporasi yang areal kerjanya terjadi karhutla pada tahun 2026. Serta izin korporasi yang merampas hak atas ruang hidup rakyat harus segera dikembalikan kepada rakyat!


Sumber : rls /  Editor : Sabar Paiman


Berita Lainnya

Orang Muda Riau Bergerak, Desak Pemerintah Lindungi Hutan, Gambut dan Ruang Hidup Rakyat

Peduli Bencana Di Sulteng, Regsos Dan KNPI Bengkalis Galang Dana Amal Lewat Konser

Solidaritas untuk Korban Kebakaran, Golkar Riau Kirim Bantuan ke Pulau Kijang

Ketua PCNU Inhu Nyatakan Sikap, Tegas Dukung Polri di Bawah Presiden

Bentuk Kepedulian Sebagai Garda Terdepan, Kodim 0314 Inhil Serahkan 105 Parsel kepada Tenaga Medis

Polres Inhu Gelar Ops Pengamanan Pasar Ramadhan 2023 di Rengat

Girp Resmi dinahkodai Yasin Sitorus di wilayah Kecamatan Rengat Barat

Bantu Warga Terdampak Covid-19, Bagi Beras dan Mie Instan

Dapur Umum Polda Kepri Bagikan 480 Makanan dan 100 Takjil di Kampung Dalam Baloi Danau

Tertundanya SK BADKO Sumbagtera Picu Sorotan, Isu ''Mahar'' Jadi Perbincangan

Sambu Group Rayakan HUT ke-57 dengan Berikan Doorprize kepada Petani Kelapa di Indragiri Hilir

Melayu Raya Lingga Tanggap Bantu Warga Korban Tertimpa Pohon

Terkini +INDEKS

Diusir dari Ruang Sidang, Ketua Bapemperda Kuansing Terlibat Adu Mulut dengan Ketua DPRD

21 November 2026
Satreskrim Polres Inhu Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar dan Pertalite
21 November 2026
Jangan Matikan Dapur Ribuan Keluarga! Presiden Mahasiswa UHT Bersuara soal Penyitaan Lahan RAPP di Riau
21 November 2026
Pesan Gus Muhaimin Menggema di Batam! Mafirion Ingatkan Badan Partai PKB Jangan Jalan Sendiri-sendiri
21 November 2026
Izin RAPP Resmi Dicabut! WALHI Bongkar Temuan 18 Ribu Hektare Sawit dan Desak Pemulihan Hak Rakyat
21 November 2026
Pelalawan Terancam Gelap Gulita! Forum PSDKU Desak Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan Izin RAPP
21 November 2026
Api Menghanguskan Rumah Warga, Polsek Tembilahan Hulu Bergerak Salurkan Bantuan
21 November 2026
Beratnya 420 Kg! Dua Buaya Muara Hasil Tangkapan Warga Inhil Resmi Direlokasi
21 November 2026
Mobil Tangki Pertamina Group Diduga Kuras 800 Liter Bio Solar, Lima Orang Diamankan Polres Inhu
21 November 2026
Jangan Korbankan Rakyat! HMI Pelalawan Peringatkan Ancaman Pengangguran dan Krisis Ekonomi Imbas Pencabutan Izin RAPP
20 November 2026

TERPOPULER +INDEKS
  • 1 Kardus Yamaha di Pelabuhan Concong Bikin Geger! Isinya 600 Gram Sabu dan 1.325 Cartridge Etomidate
  • 2 Waspada! Dua Pintu PLTA Koto Panjang Akan Dibuka, Air Sungai Kampar Diprediksi Naik 30 Cm
  • 3 Bukan Ditilang, Pengendara Tertib di Tembilahan Malah Dapat Hadiah! 40 Kotak Nasi Dibagikan Polisi
  • 4 Kebun Petani Masuk Kawasan Hutan, Wamenhan Turun Tangan! Ini Pesannya untuk Kuansing
  • 5 Polda Riau Punya 3 Program Andalan! Dari Pulihkan Lingkungan hingga Bantu Pengangguran Cari Kerja
  • 6 2.700 Hektare Kebun Kelapa di Meranti Diremajakan, 187 Ribu Bibit Masih Ditunggu!
  • 7 Nekat Terjun ke Laut Hindari Polisi, Remaja 19 Tahun Pembawa 1.271 Cartridge Etomidate Akhirnya Tertangkap!
  • 8 Sempat Kabur 500 Meter, Pengedar Sabu di Kuansing Tak Berkutik! 17 Paket Narkoba Disita
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Bualbual.com ©2020 | All Rights Reserved By Delapan Media