Tunda Bayar Rp124 Miliar!
Dana Parpol Sudah Cair, Siltap Perangkat Desa Masih Tertunggak! Ada Apa dengan Keuangan Kuansing?
BUALBUAL.com - Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, yang mencairkan bantuan keuangan partai politik (parpol) Tahun Anggaran 2026 di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan, menuai sorotan.
Pasalnya, di saat bantuan keuangan untuk partai politik telah dicairkan, sejumlah aparatur pemerintahan desa justru masih menghadapi keterlambatan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) serta biaya operasional kantor desa.
Diketahui, beban tunda bayar Pemkab Kuansing saat ini mencapai Rp124 miliar. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan efisiensi terhadap sejumlah pos anggaran.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas penggunaan anggaran daerah, terutama ketika hak-hak aparatur pemerintahan desa masih belum sepenuhnya dibayarkan.
Kekecewaan tersebut juga terlihat dalam percakapan grup WhatsApp internal kepala desa yang beredar di ruang publik. Sejumlah aparatur desa mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum memprioritaskan kewajiban pembayaran kepada perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
"Di saat tunda bayar masih menyelimuti para perangkat desa, ternyata Pemda kita tetap mencairkan bantuan parpol 2026. Perangkat desa dan BPD punya keluarga dan tanggungan yang jauh lebih banyak," demikian petikan ungkapan kekecewaan salah seorang kepala desa di Kuansing.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kuansing, Ardi Setiawan, membenarkan bahwa hingga kini masih terdapat kewajiban pembayaran dari pemerintah daerah kepada aparatur desa yang belum diselesaikan.
Menurut Ardi, keterlambatan pembayaran Siltap aparatur desa bervariasi di setiap desa. Bahkan, sejumlah desa belum menerima pembayaran sejak beberapa bulan terakhir.
"Bervariasi, dari Juni, ada yang terakhir Agustus," kata Ardi saat dikonfirmasi, Minggu (15/11/2026).
Selain tunggakan Siltap tahun berjalan, Ardi juga mengungkapkan masih adanya kewajiban pembayaran dana operasional kantor desa dari tahun anggaran sebelumnya.
Ia merinci, dana operasional kantor desa Tahun Anggaran 2025 masih tertunggak selama tiga bulan. Sementara untuk Tahun Anggaran 2026, dana operasional yang telah direalisasikan baru mencakup tiga bulan.
Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena dana operasional dibutuhkan untuk mendukung aktivitas administrasi dan pelayanan pemerintahan di tingkat desa.
Sementara itu, praktisi kebijakan publik dan tata kelola keuangan daerah, Eka Putra, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam menentukan skala prioritas penggunaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal.
Menurutnya, dalam situasi tekanan likuiditas keuangan daerah, belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta berkaitan langsung dengan pelayanan dasar semestinya menjadi salah satu prioritas utama.
Ia menjelaskan, penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), termasuk komponen penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, memiliki landasan regulasi yang mengatur kewajiban pemerintah daerah.
Penundaan pembayaran hak aparatur desa, lanjutnya, tidak hanya berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga penerima, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa.
Di sisi lain, bantuan keuangan kepada partai politik juga memiliki dasar hukum tersendiri. Namun, menurut Eka, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka pertimbangan dan skala prioritas pencairan anggaran tersebut, terutama ketika masih terdapat kewajiban pembayaran kepada aparatur desa.
"Tanpa transparansi mengenai alasan mendesak di balik pencairan dana parpol tersebut, pemerintah daerah berisiko menghadapi krisis kepercayaan dari pemangku kepentingan di tingkat perdesaan," ucapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuansing belum memberikan keterangan resmi terkait pertimbangan pencairan bantuan keuangan partai politik di tengah kondisi tunda bayar daerah.
Penjelasan pemerintah daerah juga masih dinantikan terkait skema dan jadwal penyelesaian tunggakan Siltap serta dana operasional pemerintahan desa.
Masyarakat berharap Pemkab Kuansing dapat memberikan penjelasan secara transparan agar persoalan hak aparatur desa dan kewajiban keuangan daerah mendapatkan kepastian penyelesaian.

Berita Lainnya
Bupati HM.Wardan Pimpinan Rapat percepatan penanganan Covid-19 di Inhil
AQI Capai 159, Siswa PAUD hingga SMP di Kuansing Belajar dari Rumah
Pemkab Inhil Gelar Pelatihan Fardhu Kifayah untuk Perkuat Kepedulian Sosial Masyarakat
Sempena HPN 2021 di Inhil, Eksplorasi Suku Duanu dan Pantai Terumbu Mabloe
Gubernur Kepri dan RP Singapura Tandatangani Kerjasama Food Industry 4.0 and Suplpay Cain Programme
Camat Selayar Adakan Apel Perdana Awal Tahun 2023 Lintas Sektor Bersama Forkopincam
Sah APBD Perubahan 2023 Bengkalis Sebesar 4,8T, Bupati Ucapkan Terimakasih Pada DPRD
Embiyarman: Pemerintah Riau Tak Pernah Rencanakan Relokasi Warga TNTN ke Inhil
Keakraban Warga dan Wabup Lampura Saat Merayakan HUT ke-21 Desa Sawojajar
Gubri Abdul Wahid Cek Jembatan Miring di Rohul, Anggaran Rp4 Miliar Disiapkan
Kadis Kominfo Lampung Utara Tinjau Lokasi Titik yang Menjadi Langganan Banjir
Peduli Covid-19 Kepala Desa Baru Langsung Kampar Semprot disinfektan ke Rumah Warga