PILIHAN
Golkar Sarankan Gerindra Tetap Jadi Oposisi "Agar Seimbang"
BUALBUAL.com - Partai oposisi tak perlu mendapatkan jatah kursi menteri di susunan kabinet kerja Presiden Joko Widodo.
Hal ini ditegaskan Ketua DPP Golkar TB Ace Hasan Syadzily. Menurutnya, presiden harus mempertimbangkan masuknya oposisi ke pemerintahan.
“Begini, soal komposisi kabinet itu hak preogratif Presiden. Apapun kita mendukung. Namun kita punya pandangan sebaiknya di era demokrasi seperti ini perlu ada keseimbangan politik," kata Ace di Hotel Ibis Budget, Menteng, Selasa (15/9).
"Caranya ada oposisi, ada kelompok penyeimbang. Dalam konteks demokrasi tentu pihak yang kalah semestinya menjadi kelompok oposisi,” lanjutnya.
Meski begitu, lanjut Ace, Golkar akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi mengenai pemberian kursi menteri kepada pihak oposisi. Namun, dia berkeyakinan Jokowi bakal mengutamakan partai koalisi ketimbang oposisi.
“Ya Golkar sendiri itu sekali lagi menjadi hak prerogatif presiden. Tentu Golkar akan mendukung apapun yang diambil. Kami yakin Pak Jokowi akan memprioritaskan partai koalisi yang selama ini bekerja keras memangkan beliau,” paparnya.
Bahkan Ace menyarankan agar Gerindra lebih baik menjadi pihak oposisi dan tidak perlu masuk ke dalam pemerintahan.
“Idealnya seperti itu,” tutupnya.
Sumber: RMOL.id
Berita Lainnya
Gubernur Riau Pimpin Upacara Jelang Cuti
Polisi Diminta Periksa Imam Nahrawi, untuk Dalami Kasus Perkemahan Pemuda Islam
Langgar 3 Aturan PKB Minta Diagendakan Ulang Penyampaian LKPJ Pemprov Riau
Tahun ini, DPRD dan Pemkab Inhil Komitmen Tuntaskan Ranperda Yang Sempat Tertunda Pada Tahun Sebelumnya
ADD Desa Naik 100% Mendes PDTT Wajibkan Kades Pasang Spanduk Anggaran
Pendaftaran CPNS Online Resmi Dibuka Hari Ini
Raih 647 Suara Fakhrudin Menang Pada Pilkades Teluk Kabung
Said Aqil Siroj: PBNU Ogah Ikut Campur Soal Pencekalan Rizieq Shihab
Tempelkan Kubis ke Payudara Bisa Hilangkan Penyakit Ini
Video Harimau Sumatra Masih Berkeliaran di Area Perkebunan Milik PT. THIP Kab Inhil
Tersangka Kasus Suap! KPK Panggil Wali Kota Dumai Riau