BUALBUAL.com, Di depan Mahasiswa, Pemprov Riau Berjanji Revisi Perda Pertalite pada Rapat Pembenahan Distribusi dan Alokasi BBM Premium dan Pertalite di Provinsi Riau. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau pada Senin (12/03/2018) siang telah mendapat undangan langsung dari pemerintah daerah Provinsi Riau melalui Ahmad Hijazi, SE, M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Riau, untuk menghadiri Rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dan BPH Migas membahas terkait Pembenahan Distribusi dan Alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium dan Pertalite di Provinsi Riau pada Selasa sore (13/03/2018). Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Riau tersebut, dihadiri oleh Wan Thamrin Hasyim selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Henri Ahmad selaku Komite BPH Migas, Ahmad Hijazi SE, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan Perwakilan dari dinas perdagangan koperasi serta perwakilan DPRD Riau, selain itu turut hadir sejumlah perwakilan BEM yang ada di Riau, diantaranya BEM Universitas Riau, Universitas Lancang Kuning, Politeknik Caltex Riau, Universitas Abdurrab, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Muhammadiyah Riau dan Universitas Islam Riau yang seluruhnya berjumlah sekitar 20 mahasiswa. Dalam rapat terbuka tersebut, pihak pertamina menjelaskan mengenai keadaan hingga terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite. Bermula dari tahun 2015 Pertalite dibuat dengan harga yang sangat rendah, sampai pada tahun 2016-2017, perkembangan volume Pertalite yang besar, sehingga harga turut naik sampai pada tahun 2018 kenaikan harga Pertalite terus bertambah yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga minyak dunia yang mengalami kenaikan cukup besar dan penetapan pajak daerah sebesar 10%. Atas kondisi itu, Wan Thamrin Hasyim selaku Plt Gubernur Riau menanyakan kepada pihak BPH Migas terkait bagaimana sampai bisa terjadi polemik tingginya harga BBM di Riau. Mantan Bupati Rokan Hilir ini mengharapkan Pertamina memberikan keistimewaan kepada Riau sebagai daerah penghasil Migas di Indonesia. "Premium telah mengalami kelangkaan, seharusnya pajak tidak dapat dijadikan alasan oleh Pertamina, sebab Riau adalah salah satu daerah penghasil minyak dan gas terbesar. Kita disini bukan mencari siapa yang salah dan saling menyalahkan, namun kita di dudukkan bersama dengan tujuan untuk berdiskusi menuntaskan dan mencari solusi untuk permasalahan yang ada", ujar Wan Thamrin Hasyim di depan forum. Dalam kesempatan selanjutnya, diskusi dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang hadir dalam rapat tersebut. Rinaldi selaku Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau mengucapkan rasa terimakasihnya atas kesediaan pemerintah Provinsi Riau yang telah mengundang perwakilan dari pihak mahasiswa untuk duduk bersama membahas permasalahan rakyat. Disamping itu, Rinaldi juga meminta kejelasan akan masalah bahan bakar minyak ini. "Kami dari pihak mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat, ingin masalah kelangkaan Premium dan mahalnya Pertalite lekas dituntaskan oleh pemerintah Provinsi Riau, oleh karena itu kami ingin meminta kejelasan hasil keputusan dan langkah kedepannya dari pemerintah Provinsi Riau melalui pertemuan hari ini", tegas Rinaldi. Pemerintah Provinsi Riau telah menyepakati dalam rapat tersebut, bahwa pada tanggal 22 maret 2018 peraturan daerah tentang Pertalite akan di revisi dahulu oleh DPRD Riau kemudian dilanjutkan ke peraturan Gubernur Riau dalam jangka waktu 2-3 bulan ke depan. "Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanda-tanda perubahan, maka mahasiswa akan kembali turun ke jalan untuk menagih janji yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah", tutup Rinaldi selaku Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau. (RN) ***