Bualbual.com, Dukung upaya Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan, menyelamatkan petani kelapa Inhil, Sekdakab Inhil Said Syarifuddin, langsung menyemprot beberapa dinas dan badan di depan rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Wardan, Senin kemarin (25/6/2018). Dinas dan Badan, seperti Bappeda dan Disperindag, selama ini dianggap tak fokus selama ini dalam melaksanakan program yang telah menjadi program utama Pemkab Inhil sejak awal kepemimpinan Bupati Wardan. "Tolong dinas terkait hal ini di diskusikan betul pada RPJM (Rapat Pembangunan, red). Inikan sudah sejak awal menjadi prioritas Bupati Wardan, kenapa masih lambat juga," semprot Said Syarifuddin di tengah rapat yang diadakan di Aula Kantor Bupati Inhil itu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kata Said, selama ini selalu saja 'ngeles'. Seperti ketika ada investor yang mau mengurus izin, papar Said, Bappeda selama ini selalu saja mengelak dengan alasan Rencana Tata Ruang Wilayah. "Bappeda ngelak terus nih, alasan RTRW Kalau ngelak terus ini payah. Orang mau ngurus izin tak selesai-selesai," kata Said. Belum lagi terkait penganggaran, Bappeda seharusnya bisa melakukan perencanaan dengan analisa yang matang sehingga penganggaran untuk menangani permasalahan kelapa bisa menjadi prioritas. "Penganggaran, Bappeda tolong dihitung betul. Jangan bicara proyek diambil tapi bicara kepentingan masyarakat tak serius. Perencanaan ini Bappeda, jangan ngelak-ngelak," tegas Said kembali. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam rapat itu juga tak luput dari 'semprot' Sekdakab Inhil. Sistem Resi Gudang yang menjadi tupoksi mereka juga dinilai lambat prosesnya. "Ini Disperindag, jangan anggaran perjalanan dinas saja diurus. Bupati sudah begitu besar harapannya pada SRG, kenapa tak selesai juga? Sebelum bupati cuti kemarin kan ada SK baru tim percepatan. Ini sudah 4 bulan, dah sampai mana? Saya minta laporannya segera ke meja pak bupati," perintah Sekda. Sebagaimana diketahui, petani kelapa Inhil yang merupakan 70 persen lebih dari total seluruh masyarakat Inhil, saat ini memang sedang menghadapi masa sulitnya. Harga kelapa saat ini terjun bebas mencapai kisaran Rp600,- sampai Rp800,-. Padahal sebelumnya berada di harga rata-rata Rp2.200,-. Upaya menjaga stabilitas harga kelapa ini sendiri, sebenarnya sudah dilakukan Pemkab Inhil sejak awal kepemimpinan HM Wardan akhir 2013 lalu. Bahkan izin dari Bappebti dan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia untuk pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) juga sudah dikantongi Pemkab Inhil sejak setahun lalu. Bukan itu saja, Perda Sistem Resi Gudang, Perda Tata Niaga Kelapa serta Perda BUMD sebagai pelaksana SRG juga telah ditandatangani oleh Bupati Wardan awal tahun 2018 lalu. Setelah penandatanganan Perda tersebut, bahkan Bupati Wardan langsung menandatangani Surat Keputusan pembentukan Tim Percepatan Penyusunan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan agar Perda yang sudah sah dapat segera berjalan. Tapi seiring dengan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), awal Februari lalu Bupati Wardan pun cuti mengikuti masa kampanyenya untuk mencalon kembali. Dari sinilah, ketika masuk di hari pertama setelah cuti kemarin Bupati Wardan langsung mengadakan rapat untuk melanjutkan kembali kerja yang sempat tertinggal kemarin. Seperti dikatakannya, hal ini sebagai komitmennya untuk mengangkat para petani kelapa Inhil.(***)