“Kalau pelanggaran hukum itu dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan rezim di hukumnya ringan,” ujar anggota Dewan Penasehat Gerindra, Muhammad Syafi’i kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/12). Dia mencontohkan kasus yang menimpa musisi Ahmad Dhani, pendakwah Habib Bahar Bin Smith, hingga teranyar kasus Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto, Suhartono. Suhartono dianggap melanggar Pasal 490 juncto Pasal 282 UU 7/2017 tentang Pemilu setelah diduga terlibat dalam kampanye Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno pada 21 Oktober lalu. Dia diduga mengajak warga untuk menyambut kedatangan Sandi. Dia kini dituntut ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda Rp 12 juta. “Akhirnya hukum jadi alat politik kekuasaan dari rezim sekarang,” tutup anggota Komisi III DPR itu.   Sumber: rmol.co