BUALBUAL.com, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir melarang kegiatan politik praktis di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. "Seluruh kampus baik swasta maupun negeri tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis," ujar Mohammad Nasir saat ditemui usai meresmikan gedung program studi D3 (Vokasi) Teknologi Pulp dan Kertas jurusan Teknik Kimia Universitas Riau, Selasa (29/01/2019). Ia mengatakan Kampus adalah tempat pengembangan akademik dan kualitas sumber daya manusia. "Kampus itu tempat pengembangan kualitas SDM. Mereka yang berpolitik silahkan keluar dari kampus. Karena memang kampus bukan untuk sarana politik," cakapnya. Ia menyampaikan jika ada dosen yang berpolitik di kampus, itu menjadi tanggungjawab rektornya. "Khusus untuk perguruan tinggi swasta, nanti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLPT) atau Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Kopertis) nya yang bertanggungjawab," tegasnya. "Ini kita sampaikan agar kampus netral dalam pengembangan sumber daya manusia," imbuhnya.