BUALBUAL.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat tertutup membahas rencana penertiban perkebunan ilegal yang mencapai 1 juta hektar lebih. Pemprov Riau akan mensasar perkebunan besar ilegal yang dikuasai kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi. "Hari ini kita rapat penertiban perkebunan ilegal tanpa izin," kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, Senin (12/8/2019) sebelum rapat. Karena itu, Syamsuar menegaskan apa yang akan ditertibkan bukan perkebunan masyarakat atau petani kecil. Tapi perkebunan besar yang memanfaatkan masyarakat kecil, sedangkan masyarakat hanya mendapatkan upah. "Sasaran kami kelompok-kelompok besar yang segala cara untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini biasanya tanpa mengindahkan syarat pengajuan izin usaha investasi," tegasnya. Padahal, menurutnya, pemerintah daerah dan pusat sudah komitmen memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi di provinsi Riau. "Kalau secara legal sepanjang syaratnya dipenuhi tidak ada halangan yang berkaitan dengan pungutan-pungutan. Semua pelayanan perizinan sudah satu pintu. Karena kami sadar Riau ini butuh investasi tak hanya cukup dengan APBD dan APBN untuk membangun daerah, makanya ini yang kita jaga," tukasnya. Pantauan di lokasi, rapat sebut dihadiri Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Mohammad Fadjar, Wakapolda Riau Brigjen Pol Wahyu Widada, Kejati Riau Uung Abdul Syakur, BPN Riau, Kanwil Dirjen Pajak Riau dan lainnya.     Sumber: cakaplah