BUALBUAL.com - Meski Bantuan Keuangan (Bankeu) desa diprioritaskan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap akan menyalurkan bantuan kepada desa yang belum miliki BUMDes. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau, sedikitnya ada 200 desa di Riau belum punya BUMDes. "Memang ada lebih kurang 200 desa di Riau tidak miliki BUMDes," kata Kepala Dinas PMD Riau, Syarifuddin AR, Ahad (25/2019). Lebih lanjut dia mengatakan, jika pada waktu penyaluran bantuan keuangan BUMDes belum dibentuk, maka penyaluran melalui rekening desa terlebih dahulu. "Nanti dari rekening desa, baru perangkat desa membentuk desa tim untuk verifikasi kelayakan menyertakan bantuan itu untuk BUMDes," ujarnya. Dengan begitu menurutnya ada tanggung jawab desa terhadap bantuan keuangan dari Pemprov Riau tersebut sebesar Rp200 juta per desa. "Jadi kepala desa itu seperti komisaris, sehingga ketika ingin menyertakan modal tapi BUMDes tak bergerak, kita khawatir bantuan itu habis untuk bayar honor pengurus BUMDes," paparnya. "Intinya bantuan keuangan itu untuk penyertaan modal yang diharapkan ada unit usaha. Kalau unit itu berkembang, maka bisa memberikan kontribusi atau pendapatan desa. Kalau sudah ada keuntungan baru pengurus BUMDes boleh menerima honor atau gaji," sambungnya. Setelah bantuan disalurkan ke rekening desa, sebut Syarifuddin, maka selanjutnya Pemprov Riau akan melakukan monitoring. "Kalau ada penganggaran bantuan keuangan desa ini, tentu ada pengawas atau inspektorat. Dan perangkat desa juga punya tanggung jawab untuk tim melalui peraturan desa untuk mengawasi bantuan yang disalurkan ke BUMDes," tukasnya.         Sumber: cakaplah