BUALBUAL.com - Kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) berdampak terhadap kondisi keuangan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhu, pemotongan DBH selama tahun 2025 hingga 2026 mencapai sekitar Rp350 miliar lebih.

Kepala BPKAD Inhu, Ria Herlina, mengatakan pemangkasan tersebut berpengaruh terhadap kestabilan anggaran daerah.

"Tahun 2025 dan tahun 2026, DBH yang dipotong sebesar Rp350 miliar lebih. Untuk persis datanya saya cek dulu," ujar Ria, Senin (19/10/2026).

Ia juga menyebutkan, wacana pemotongan DBH pada tahun 2027 masih ada, namun besaran angkanya belum dapat dipastikan.

Dampak dari berkurangnya dana transfer tersebut paling terasa pada sektor pembangunan fisik di Kabupaten Inhu. Pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap rencana belanja agar sesuai dengan kemampuan anggaran.

Ketua DPRD Inhu, Sabtu P Sinurat, sebelumnya menyampaikan bahwa Pemkab Inhu masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu solusi mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

"Untuk APBD 2027, kita belum menerima nota keuangan. Namun berdasarkan asumsi dalam KUA-PPAS yang sudah diserahkan, PAD yang sebelumnya Rp185 miliar naik menjadi Rp250 miliar," katanya.

DPRD Inhu juga akan mengawal upaya peningkatan PAD serta melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melihat kondisi keuangan daerah tahun 2027.