BUALBUAL.com - Pemerintah Provinsi Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (19/10/2026).

Kegiatan ini bertujuan memastikan kebijakan fiskal Provinsi Riau tetap responsif terhadap kebutuhan daerah sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat.

FGD tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi forum penyamaan persepsi dalam penyempurnaan APBD Perubahan. Berbagai langkah dirumuskan agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif, transparan, tertib, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan bahwa forum tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting terkait penganggaran, pendapatan, belanja, serta perkembangan pelaksanaan APBD hingga Oktober 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah dikumpulkan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi, termasuk memastikan setiap usulan anggaran memiliki dasar yang kuat dan sesuai ketentuan.

Menurut Syahrial, pembahasan juga mencakup berbagai usulan anggaran yang dapat dilaksanakan maupun yang perlu disesuaikan. Selain itu, percepatan pemanfaatan bantuan pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian.

"Ada pembahasan mengenai pemanfaatan bantuan Presiden untuk pemadaman karhutla. Alhamdulillah, penanganan hotspot dan kebakaran di Riau sudah selesai. Mudah-mudahan kondisi ini terus membaik, termasuk di daerah tetangga yang terdampak," ujarnya.

Setelah proses evaluasi dan verifikasi OPD selesai, Pemprov Riau akan menggelar rapat lanjutan. Syahrial berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga APBD Perubahan Provinsi Riau dapat segera memperoleh persetujuan Kementerian Dalam Negeri dengan target penyelesaian dalam satu hingga dua pekan ke depan.

Ia menegaskan, fokus utama APBD Perubahan 2026 tetap diarahkan pada penyelesaian kewajiban pembayaran utang pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan sektor kesehatan dan pendidikan. Untuk bidang infrastruktur, pemerintah lebih mengutamakan pemeliharaan dibanding pembangunan baru.

"Fokus kita pada APBD Perubahan ini tetap memastikan pembayaran utang, pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan. Untuk infrastruktur, kita belum membangun yang baru, tetapi memprioritaskan pemeliharaan sesuai arahan Gubernur Riau," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, berharap proses evaluasi APBD Provinsi Riau dapat segera rampung agar tahapan autentifikasi berjalan lebih cepat. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas APBD, baik anggaran murni maupun perubahan, agar disusun berdasarkan kondisi riil keuangan daerah.

"Kita harus mendorong APBD murni maupun perubahan menjadi APBD yang sehat, yakni benar-benar disusun sesuai kondisi pendapatan daerah," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan lima isu strategis dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, yakni pendapatan yang realistis, belanja yang berkualitas, pembiayaan dengan SiLPA nihil, pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), serta penerapan substansi baru dalam pedoman penyusunan APBD 2027.

Ia menambahkan, prioritas belanja harus disesuaikan dengan kapasitas riil keuangan daerah, termasuk memenuhi alokasi pendidikan sebesar 20 persen, Standar Pelayanan Minimal (SPM), penggunaan pajak daerah sesuai ketentuan, dan bagi hasil kepada desa sebesar 10 persen. Adapun ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen masih ditunda penerapannya hingga setelah APBN Tahun Anggaran 2027, sementara pengendaliannya tetap dilakukan melalui kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.