Pemerintah Mohon Maaf dan Memutuskan Peserta Pra Kerja Tidak Dapat Bantuan Rp 600 Ribu
BUALBUAL.com - Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk tak memberi bantuan Rp 600 ribu per bulan kepada para peserta penerima manfaat program Kartu Pra Kerja.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah hal itu dilakukan agar program-program bantuan dari pemerintah merata dirasakan lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
"Apakah bisa yang sudah mendapatkan Kartu Pra Kerja mendapatkan juga program subsidi gaji? Saya kira begini ya, bagaimana sebisanya semua masyarakat itu bisa mendapatkan, merasakan manfaat kehadiran negara," kata Ida dalam acara dialog dengan komunitas pariwisata di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (11/8/2020).
Atas dasar itu maka pemerintah memutuskan bahwa mereka yang sudah ikut program Kartu Pra Kerja tidak lagi mendapatkan subsidi gaji. Dengan begitu maka beragam program bantuan pemerintah tidak bertumpuk pada orang yang itu-itu saja, alias menjadi lebih merata.
"Sementara kita mengambil langkah agar pemerataan itu terjadi maka yang sudah penerima program Kartu Pra Kerja ya tidak mengambil manfaat dari subsidi gaji," sebutnya.
Peserta program Kartu Pra Kerja sendiri diprioritaskan bagi pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang dirumahkan imbas pandemi COVID-19.
Mereka yang mengikuti program Kartu Pra Kerja juga mendapatkan insentif Rp 600 ribu selama 4 bulan. Nilai yang mereka dapatkan sama seperti penerima subsidi gaji dengan total Rp 2,4 juta.
"Kita merasa karena yang harus dibantu itu banyak, alangkah baiknya tidak bertumpuk pada 1-2 orang. Jadi yang sudah mendapatkan Kartu Pra Kerja ya berikan kesempatan itu kepada yang lainnya," tambah Ida.

Berita Lainnya
Agar Tak Salah Paham, BAPENDA Riau: Bupati Meranti Harus Satu Persepsi Terkait Aturan Pembagian DBH
Dari 360 Kabupaten dan Kota, Lampura Termasuk Lokus Intervensi Stunting Terintegrasi
Soal Mobil Angkutan Barang, Bupati Inhil Gelar Rapat Evaluasi
Senin, Batam dan Tanjungpinang Diberlakukan PPKM Darurat
Bupati Bengkalis, Kasmarni Terima Audiensi PT. PLN , PDAM Tirta Terubuk dan BAZNAS Bengkalis
Gubri H Syamsuar Larang Bantuan Sosial Buat Warga Terdampak Covid-19 untuk Kepentingan Politik
Tercatat 1.859 Rekening Terlibat Judi Online, Kominfo Ambil Tindakan
Tingkatkan Inovasi Daerah, LHK RIAU-PSIPHB Tanda Tangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Hutan
Begini Respon Bupati HM Wardan, Terkait Jalan Provinsi Banyak Rusak di Wilayah Inhil
Perlu Sosialisasi dan Edukasi yang Intensif, Tingkatkan Literasi Kehalalan Pasar Modal Syariah
Bupati Kasmarni Usulkan Pembangunan Dermaga dan Pengalihan Status Jalan ke Menteri Perhubungan Republik Indonesia
DKPP Rohul Serahkan Bantuan Bibit Ikan Nila dan Lele untuk 7 Kelompok Pembudidaya Ikan di Kecamatan Tandun