Tolak Diberikan ke Pihak Luar!
Kebun Sawit Eks PT SAL Jadi Rebutan? Ratusan Warga 3 Desa di Kampar Turun Demo!
BUALBUAL.com – Ratusan warga bersama tokoh adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat 3 Desa menggelar aksi demonstrasi terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit eks PT Sarindo Agri Lestari (SAL) di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
Dalam aksi tersebut, masyarakat mendesak PT Agrinas Palma Nusantara agar pengelolaan kebun sawit yang telah disita negara melalui pola Kerja Sama Operasional (KSO) diberikan kepada masyarakat setempat.
Koordinator Umum Aksi, Darwin, mengatakan pihaknya mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam penertiban kawasan hutan yang dilaksanakan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Namun, ia menegaskan bahwa masyarakat di sekitar lokasi perkebunan juga harus mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengelolaan lahan tersebut.
"Kami mendukung pengelolaan kebun sitaan negara oleh PT Agrinas Palma Nusantara melalui pola kerja sama operasional. Namun, kami menuntut agar pengelolaannya diberikan kepada masyarakat Kepau Jaya," ujar Darwin, Selasa (17/11/2026).
Darwin menjelaskan, dalam aksi yang berlangsung pada Senin tersebut, masyarakat telah melakukan mediasi dengan perwakilan PT Agrinas Palma Nusantara serta kelompok tani yang saat ini menjalankan KSO.
Namun, pertemuan itu belum menghasilkan kesepakatan. Salah satu kendalanya, perwakilan PT Agrinas yang hadir disebut belum memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait tuntutan masyarakat.
"Mediasi sudah dilakukan dengan perwakilan PT Agrinas dan pihak penerima KSO, tetapi belum ada titik terang. Perwakilan yang hadir belum bisa mengambil keputusan," ungkapnya.
Karena belum tercapai kesepakatan, kedua pihak dijadwalkan kembali melakukan mediasi pada Kamis mendatang di Kantor Regional RH3 PT Agrinas Palma Nusantara, Pekanbaru.
Masyarakat berharap pertemuan lanjutan tersebut dapat dihadiri langsung oleh pihak perusahaan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, sehingga aspirasi warga bisa dibahas dan mendapatkan kejelasan.
"Sesuai dengan tujuan Bapak Presiden Prabowo, bahwa lahan-lahan yang disita dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat," tegas Darwin.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Masyarakat 3 Desa juga menyatakan penolakan apabila pengelolaan KSO kebun eks PT SAL diserahkan kepada pihak luar atau kelompok yang tidak memiliki keterkaitan dengan unsur pemerintahan desa, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun tokoh pemuda setempat.
Mereka menginginkan pengelolaan perkebunan tersebut melibatkan masyarakat lokal dengan dukungan dan pengawasan pemerintah desa, lembaga adat, serta unsur masyarakat lainnya.
Aliansi juga menegaskan bahwa pihak luar tidak seharusnya mendapatkan pengelolaan KSO tanpa persetujuan masyarakat setempat.
Masyarakat berharap PT Agrinas Palma Nusantara dapat mempertimbangkan tuntutan tersebut agar keberadaan kebun sitaan negara benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga di sekitar perkebunan.

Berita Lainnya
Sudah Sepekan Sampah Menumpuk di Pasar Belilas, Menimbulkan Bau Tak Sedap
Kebakaran Hanguskan Bangunan SMP Al-Hitidyah di Rohil, Kerugian Capai Rp250 Juta
Simpang Siur Data DTKS Dinsos Kota Tanjungpinang, Warga Mampu Ikut Ambil Jatah Bantuan Beras
Asrama Ponpes Syekh Burhanudin Dilalap Api, Ratusan Santri Panik!
Warga Kelurahan Tanjung Aman Lampura Keluhkan Adanya Potongan PKH
Kebakaran Hebat Bagansiapiapi, 13 Rumah Ludes Beruntung Tak Ada Korban Jiwa
Sudah Dua Kali Terjadi! Jaringan Telkomsel Kembali Hilang, Warga Inhil Minta Penjelasan
Muamar Alkadafi: Jalan Kotabaru - Pulau Kijang dan Benteng Jadi Simbol Gagalnya Tata Kelola Infrastruktur
Tragis! Bocah 5 Tahun Temukan Ayahnya Tak Bernyawa di Rumah, Warga Singingi Geger
Polresta Pekanbaru Selidiki Dugaan Pembuangan Limbah B3 Ilegal di Area Perkotaan
Asap Kian Parah, KAMMI Riau Minta Presiden Turun Tangan dan Cabut Izin Korporasi Pelaku Karhutla
Seorang Warga Ditemukan Tewas Dalam Kanal di Pelalawan Riau