Bersiap Menyambut Kunjungan Panglima TNI, Gubernur Pimpin Rapat Bersama FKPD

BUALBUAL.com - Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad meninjau lokasi kegiatan vaksinasi dan bantuan sosial sekaligus memimpin Rapat Koordinasi bersama FKPD dalam rangka kesiapan Kunjungan Kerja Panglima TNI pada hari, Selasa (12/10) nanti ke Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
Dalam rapat koordinasi, pelaksanaan kegiatan vaksinasi direncanakan di Aula Wan Seri Beni. Hadir dalam rapat tersebut Kadis Kesehatan M. Bisri, Kadis Pendidikan Muhd Dali, Direktur RS RAT dr. Yusmanedi, Staf Khusus Gubernur Suyono.
Sedangkan dari pihak TNI yang hadir Aspotwil Kaskogabwhan I Brigjen TNI Bambang Siswanto, Kasipotmar Lantamal IV Kolonel Laut (KH) Ambar Suwardi, Kasiter Korem 033 Wirapratama Kolonel Inf Zusnam Hadi Hudaya dan Kadis Ops Lanud RHF Mayor Lek Chechep Indra P. N.
Rencana pelaksanaan kegiatan vaksinasi dimulai pada pukul 09.00 WIB dan target sasarannya 1.300 orang, yang terbagi dari TNI sebanyak 1000 orang serta dari Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang masing-masing 100 orang, serta 100 dosis untuk usia pelajar.
"Kegiatan itu nanti dibagi benar-benar agar tidak terjadi kerumunan dan siapkan tempat observasi beserta ICU mini dan serta obat-obatan," ujar Gubernur Ansar saat Rakor di ruang Kerjanya lantai 4 Kantor Gubernur Dompak, Kamis (7/10).
Terkait vaksin, Pemprov Kepri lewat Dinas Kesehatan Provinsi Kepri menyiapkan vaksin Astrazaneca, sinovac, moderna dan Sinopharm yang merupakan bantuan dari Tamasek Faundation Singapura.
"Kita sepakati untuk dosis I vaksin memakai sinovac dan Az, dosis II bervariasi saja sesuai dengan dosis I nya," ungkap Gubernur Ansar.
Bersamaan dengan itu, Gubernur memerintahkan Dinas Pendidikan untuk kegiatan vaksinasi ini juga disiapkan anak sekolah SMA dan SMK sebanyak 100 orang. Terkait waktunya, diatur dengan sesuai kemampuan relawan untuk daftarnya.
"Target kita ini harus terkejar, karena herd imunity Negara kita harus tercapai agar pulih semua aspek," perintahnya.
Gubernur berharap Kegiatan ini diupayakan yang terbaik dan pelayanan terhadap masyarakat pun harus di perhatikan. Agar lebih efektif dengan tahapan-tahapan yang baik dan target tercapai.
"Kita juga persiapkan tenaga kesehatannya nanti disiapkan dari Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan TNI-Polri serta relawan diikutkan," harapnya.
Terkait dengan bantuan sosial (bansos), menurut Gubernur penyerahannya kepada masyarakat yang ikut dalam kegiatan vaksinasi sebagai bingkisannya.
"Saran saya, bantuan sembako ini disejalankan dengan giat vaksinasi. Selesai vaksin sembakonya langsung dikasi, mengingat masyarakatkan terdampak semua dengan pandemi Covid-19," sarannya disela-sela peninjauan lokasi.
Terkait kunjungan kerja Panglima TNI, Pemprov Kepri juga menyiapkan kerajinan dan produk-produk unggulan Dekranasda Provinsi Kepri yang akan ditinjau oleh Istri Panglima TNI nantinya.
Terakhir, Gubernur meminta protokol kesehatan benar-benar diperketat dan jangan sampai rangkaian vaksinasi menjadi kerumunan atau klaster Covid-19.
"Persiapkan fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan vaksinasi harus diperhatikan sebaik mungkin," tutupnya.
Berita Lainnya
Plt Gubernur Kepri Keluarkan Peta Sebaran Covid-19, 4 Daerah di Zona Hijau
Kalapas Narkotika Tanjungpinang Lakukan Koordinasi ke Pemda Bintan, Bahas Masalah Ini
Jubir Covid-19 Riau Angkat Bicara Terkait Pasien Positif yang Sembuh Dijauhi Masyarakat
Gubri Syamsuar Jamin PSBB Tak Ganggu Ketersediaan Logistik
HM Wardan Kunjungi Bayi yang Selamat dari Insiden Speedboat Evelyn Calisca 01
Syamsuar Live di TVRI Nasional Bahas Penanganan Covid-19 di Riau
Peduli Kesejahteraan, Gubri Syamsuar Serahkan Bantuan Kepada Pensiunan
Kajati Riau Terima Kunjungan Kerja Sekaligus Silaturahmi Pimpinan PT. Pertamina Hulu Rokan Wilayah Kerja Rokan
Wakil Ketua DPRD Inhil Asmadi, S.H. Hadiri Serah Terima Jabatan Kepala KSOP Kelas IV Tembilahan
Kapan BSL Bengkalis Dibuka Kembali? Ini Jawaban Kadishub Djoko Edy Imhar
Ratusan Warga Binaan Lapas Pekanbaru Terpapar Covid-19, Tim Satgas Belum Beri Bantuan
Wapres Ma'ruf Dengar Rokok Batangan Suka Dibeli Anak-anak Jadi Harus Dilarang Pemerintah