BUALBUAL.COM INHU-, Kepala Kantor Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) memaparkan informasi keterbukaan publikasi menuju zona integritas guna mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Hal ini di sampaikan kepala kantor (KKN) ATR/BPN Hermansyah Simatupang Inhu didampingi kasi Pengukuran Susilo SH dan  kasi penetapan dan pendaftaran Rifki SH.kepada media BUALBUAL.COM Rabu 29/5/2024.

"BPN Inhu telah di pantau Ombudsman secara pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengurusan PTSL dan ini kita berikan kepalayanan secara terbuka bagi masyarakat sebut, Hermansyah.

Adapun prioritas yang kita lakukan sepanjang tahun ini ploting salah satu pelayanan dengan bertujuan Chek bersih sertifikat.

Secara elektronik sebagai alat memetakan kepada ristan, masyarakat perlu tau atau bisa melakukan tinjauan melalui website resmi BPN inhu dalam pengurusan atas tanah.Hermansyah sapaannya, menyampaikan, keterbukaan informasi kepada publik merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi BPN, hal ini sudah kita lakukan upaya upaya terkait pengurusan pertahanan di wilayah kabupaten Inhu.

Salah satu syarat WBP adalah penataan manajemen sumber daya manusia untuk memastikan pegawai memiliki budaya kerja yang berintegritas, akuntabel, dan transparan

Kami berkomitmen untuk selalu terbuka dan transparan dalam menjalankan tugas dan fungsi kami, karena implementasi kerja hingga anggaran yang kami gunakan wajib dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Untuk mendukung arah keterbukaan publik yang bertujuan pada zona integritas bebas korupsi, BPN Inhu sudah di pantantau Ombudsman

“Kami terus memberikan percepatan pengurusan sertifikat kepada masyarakat Inhu  termasuk mewujudkan reforma agraria guna mendukung kemajuan ekonomi masyarakat,” katanya.

Khusus program prioritas Kementerian ATR/BPN, BPN Inhu memberikan pemahaman kepada publik lewat aplikasi, dan publikasi informasi kepada masyarakat.

Diharapkan, masyarakat dapat memahami dengan baik terkait peran fungsi BPN 
Serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penataan dan pemanfaatan ruang yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Maka sekarang saya bisa mengklem bahwa Kantor Pertanahan Inhu membuka selebar-lebarnya pintu untuk masyarakat. Silahkan mengadu jika ada kendala yang dihadapi,” tandas Hermansyah

Hermansyah Simatupang menghimbau kepada masyarakat dalam mengurus atas surat tanah jagan diwakilkan dengan pihak lain, langsung aja ke kantor BPN, untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan, sebab kantor BPN Inhu telah membuka pelayanan kepada semua masyarakat khususnya pertanahan.

Sebab standar prosedur pelayanan pertanahan di kantor BPN Inhu sangat mudah ada beberapa bidang kebutuhan masyarakat diantaranya:  Pemberian hak milik perorangan, pengecekan sertifikat, penghapusan hak tanggungan (Roya), dan peralihan jual beli.

Untuk diketahui, tujuh program prioritas Kementerian ATR/BPN yakni Pengecekan Sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, Roya Manual dan Roya Elektronik, Peralihan.

Kemudian, Pendaftaran SK, hingga Perubahan Hak Guna Bangunan/Hak Pengelolaan (HGB/HPL) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor. 

Ini semua kita sampaikan semoga masyarakat dapat memahami terkait pengurusan surat pertanahan. Tandas Hermansyah Simatupang