BUALBUAL.com - Kembali tempale Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Indragiri Hilir menggelar sebuah diskusi terbuka yang menyoroti rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Agenda tersebut berlangsung pada Minggu malam, 7 Desember 2025, di Mahkota Kopi, Jalan Lingkar 1 Tembilahan.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah pembicara dari unsur pemerintah daerah, akademisi, hingga perwakilan legislatif daerah. Poster kegiatan memperlihatkan jajaran pembicara dan moderator yang mewakili berbagai perspektif untuk mengupas isu pinjaman daerah secara komprehensif mulai dari manfaat pembangunan hingga potensi risiko fiskal bagi daerah. 04/12/25

Tema yang diangkat, “Pinjaman Rp200 Miliar Pemda Inhil: Solusi Pembangunan atau Potensi Krisis Fiskal?”, menjadi sorotan utama publik dalam beberapa pekan terakhir. GMNI Inhil sudah beberapa kali membuat kegiatan diskusi terkait keterlibatan masyarakat dan kelompok intelektual sangat penting untuk memastikan kebijakan ini tidak salah arah. Seperti acara terkait batalnya proyek hilirisasi di inhil

Diskusi dirancang sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam alasan pemerintah mengajukan pinjaman, proyeksi penggunaan dana, serta dampaknya terhadap kondisi keuangan daerah ke depan. Selain pemaparan dari para narasumber, sesi tanya jawab juga disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan kegelisahan mereka secara langsung.

Menurut penyelenggara, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. Mereka menegaskan pentingnya transparansi serta pengawasan terhadap kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Acara yang dimulai pukul 20.00 WIB tersebut mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk aktivis, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan warga yang ingin mengetahui lebih jauh arah kebijakan pembangunan di Indragiri Hilir.

Harapan publik berharap, hasil diskusi dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dan legislatif dalam mengambil keputusan yang bijak, tepat sasaran, dan aman bagi stabilitas fiskal daerah.