BUALBUAL.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kampar menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menerapkan manajemen talenta berbasis sistem merit di lingkungan birokrasi. Namun di sisi lain, DPRD juga memastikan proses tersebut akan berada dalam pengawasan ketat legislatif.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kampar, Raja Ferza Fakhlevi SH MH, menegaskan penerapan sistem merit harus menjadi momentum penting reformasi birokrasi di Kabupaten Kampar. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti sebatas administrasi maupun formalitas belaka.

“Kami mendukung penuh, tapi juga akan mengawasi ketat. Sistem merit tidak boleh menjadi slogan. Jika masih ada pola lama yang bermain, tentu DPRD akan bersikap,” tegas Raja Ferza, Selasa (26/5/2026).

Sebagai anggota Komisi I DPRD Kampar yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian, Raja Ferza menekankan DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), mulai dari proses administrasi hingga penetapan pejabat terpilih.

Menurutnya, proses seleksi pejabat harus benar-benar mengedepankan objektivitas, transparansi dan kompetensi. Jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, kata dia, tidak boleh diisi berdasarkan kedekatan maupun kepentingan politik jangka pendek.

“Seleksi JPTP harus objektif, transparan, dan berbasis kompetensi. Jabatan strategis tidak boleh diisi karena faktor kedekatan atau kepentingan politik jangka pendek,” ujarnya.

Raja Ferza menilai kualitas pejabat yang lahir dari sistem merit akan sangat menentukan keberhasilan program-program prioritas pemerintah daerah. Karena itu, ASN yang dipilih harus benar-benar memiliki kapasitas, integritas serta kemampuan bekerja untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau pejabatnya kuat dan profesional, program kepala daerah akan jalan. Tapi kalau diisi dengan kompromi kepentingan, yang rugi adalah masyarakat,” katanya lagi.

Fraksi PKB DPRD Kampar, lanjutnya, siap menggunakan fungsi pengawasan serta politik anggaran guna memastikan reformasi birokrasi berjalan konsisten dan benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.