BUALBUAL.com - Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Datok Seri Asmadi, terus mendorong percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Adat Melayu. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat kelembagaan adat sekaligus menjamin dukungan anggaran yang berkelanjutan bagi LAMR Inhil.

Asmadi mengatakan, perjuangan mendorong lahirnya Perda tersebut terus dilakukan melalui koordinasi dengan Bupati Inhil, Ketua DPRD, serta sejumlah anggota DPRD. Bahkan, draf Perda telah dibahas dan kini sudah masuk ke Bagian Hukum untuk proses lebih lanjut.

“Alhamdulillah, perjuangan ini sudah menunjukkan kemajuan. Drafnya sudah dibahas dan masuk ke Bagian Hukum. Tinggal kita kawal bersama agar pembahasannya berjalan hingga tuntas,” ujarnya, Kamis (5/11).

Menurutnya, Perda tersebut bukan sekadar mengatur keberadaan LAMR, melainkan menjadi landasan bagi penguatan lembaga adat secara menyeluruh. Salah satu gagasan yang diperjuangkan adalah pembentukan Dewan Kerapatan Adat (DKA) yang melibatkan berbagai suku dan unsur masyarakat di Inhil.

Dengan demikian, kelembagaan adat diharapkan tidak hanya menjadi wadah bagi masyarakat Melayu, tetapi juga mampu merangkul keberagaman suku yang hidup berdampingan di Kabupaten Indragiri Hilir.
Asmadi juga menegaskan, keberadaan gedung LAMR Inhil yang megah harus diimbangi dengan aktivitas nyata seluruh bidang kepengurusan.

Ia menginginkan gedung tersebut menjadi pusat kegiatan adat, bukan sekadar bangunan yang jarang dimanfaatkan.

“Kita punya gedung yang megah, tetapi jangan sampai tidak ada aktivitas. Kita ingin seluruh bidang bergerak, bukan hanya ketuanya. Anggota dan pengurus juga harus berperan aktif sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.

Ia mengakui, sepanjang 2026 LAMR Inhil belum memperoleh alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh memadamkan semangat pengurus dalam menjalankan organisasi dan mengembangkan kegiatan adat.

Asmadi menyebutkan, pada tahun mendatang LAMR Inhil diperkirakan mendapat bantuan sekitar Rp110 juta hingga Rp120 juta. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan gedung, seperti meja, kursi, komputer, serta fasilitas pendukung administrasi.

Selain pembenahan sarana, ia juga berencana melakukan evaluasi terhadap struktur kepengurusan. Dari lebih 100 orang pengurus yang ada, seluruhnya diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing.

“Pengurus harus aktif dan bekerja. Jika ada yang tidak bisa menjalankan tugas, perlu dilakukan evaluasi dan penyegaran. Kita tidak ingin kepengurusan hanya tercantum di atas kertas, tetapi tidak ada aktivitas nyata,” katanya.

Ke depan, apabila Perda telah disahkan dan dukungan anggaran tersedia, LAMR Inhil juga akan menyiapkan tenaga administrasi, petugas kebersihan, serta unsur pengamanan adat untuk mendukung operasional gedung.

Sebagai bahan penguatan regulasi, pihaknya sebelumnya telah melakukan studi banding ke Kabupaten Bengkalis. Menurut Asmadi, pengelolaan kelembagaan adat di daerah tersebut dapat menjadi referensi, terutama terkait mekanisme dukungan anggaran yang lebih terjamin.

Ia berharap, Perda LAMR Inhil dapat segera dituntaskan sehingga lembaga adat memiliki landasan hukum dan dukungan pembiayaan yang jelas.

“Ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan lembaga dan pelestarian adat. Kita ingin LAMR benar-benar hidup, bermarwah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.