PILIHAN
Tapi Ada Syaratnya, Pemprov Riau Mau Bantu Nasib 100 Honorer K2
BUALBUAL.com - Nasib 100 tenaga honorer Kategori Dua (K2) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih belum jelas. Gubernur Riau Syamsuar ingin membantu, namun dengan syarat pemerintah pusat harus menghilangkan kata-kata pidana dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai syarat K2 bisa diangkat menjadi PNS.
"Dari dulu kita sudah kita perjuangkan, tapi memang pusat tidak mau menghilang kata pidana dalam SPTJM yang harus ditandatangani kepala daerah," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan. Jumat (20/6/2019) di Pekanbaru.
Menurutnya, jika ada regulasi lain pihaknya siap memproses K2. Karena kalau harus menandatangani SPTJM tanpa menghilangkan kata pidana sangat berisiko, karena perekrutan K2 bukan masa gubernur Riau sekarang.
"Kalau ditandatangani SPTJM itu, jika suatu saat dokumennya bermasalah, kepala daerah bisa dipidana, sementara proses K2 ini sudah lama," cakapnya.
Apakah ada upaya lain dari Pemprov Riau memperjuangan nasib K2, Ikhwan menyatakan, bisa saja K2 mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun tetap harus mengikuti tes.
"Bisa saja mereka daftar PPPK, yang honorer kan kita upayakan mereka bisa ikut, tapi mereka harus ikut tes," cakapnya.***
Sumber: Cakaplah
Berita Lainnya
Perpustakaan di Pekanbaru Sediakan Pendongeng 'Tumbuhkan Minat Baca'
Habib Rizieq, Penuhi Panggilan Polda Jabar Pagi ini
Viral!!! Video Penampakan Buaya Mengapung Panjang 4 Meter di Parit 21 PLTU Tembilahan
Gubernur Riau akan Melakukan PeletakanBatu Pertama Mesjid Muhammad Cheng Ho di Bagansiapiapi
Maju Riau 1: Ini Penjelasan Harris Saat Berkunjung Di Kab Kampar
Wah!!! 12 Hari, 'Dilan 1990' Tembus 4 Juta Penonton
Potensi Zakat Individu Rp138 T
Usai Sidak Gubri Laporkan Kecurangan Ketua KPPS di Kampar pada Mendagri
Melalui LSP, Polbeng Tingkatkan Kompetensi BNSP
Miliki Sabu, Seorang Tenaga Honorer Ditangkap Polsek Kampar
Di Kuindra HM. Wardan Paparkan Prioritas Program Pemkab Inhil Tahun 2017
Ketua KPK Dorong Bawaslu Lebih Giat 'Berkaca Kasus Bowo'