bualbual.com, Elite Partai Golkar di tingkat Provinsi Riau kembali menjadi sorotan. DPD I Partai Golkar Provinsi disebut mengeluarkan rekomendasi yang dianggap menzalimi kadernya sendiri. Nama HM Harris, kader senior Partai Golkar, justru tidak direkomendasi maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Riau 2018 mendatang. DPD I Partai Golkar Provinsi Riau malah dituding dengan sengaja meninggalkan nama HM Harris untuk diusulkan sebagai salah satu bakal calon gubernur Riau (Gubri) yang akan bertarung pada Pilkada Riau tahun 2018. Demikian yang dikatakan Ketua Harian DPD II Partai Golkar Pelalawan, H Nasarudin SH MH. “Kita tidak tahu apa indikasi dari ini. Kita berharap DPP memutuskan bakal calon Gubri ini sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita minta DPP objektif,” tegas Nasarudin, 03/07/17 Menurut Nasarudin yang juga Ketua DPRD Pelalawan ini, DPD II Partai Golkar Pelalawan justru tidak pernah diajak untuk duduk bersama menentukan nama-nama bakal calon. “Sampai hari ini, DPD II Golkar Pelalawan tidak diajak untuk menentukan nama-nama yang akan diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP),” ungkap H Nasarudin SH MH. Dari informasi yang didapatkan, DPD I Partai Golkar Riau kabarnya sudah mengusulkan tiga nama sebagai bakal calon gubernur Riau ke DPP Partai Golkar. Dan dari ketiga nama itu tidak ada nama HM Harris. Apa yang menimpa Harris ini sebenarnya juga pernah terjadi pada sejumlah calon kepala daerah lain. Nama mereka tidak masuk ‘hitungan’ saat direkom ke DPP. Hanya saja, dalam mekanisme pemilihan di tingkat pusat ternyata dipilih untuk menjadi kandidat yang diusung partai. Sebut saja nama Ramli Walid saat maju di Pilkada Pekanbaru 2017 lalu. Dari 10 nama yang diusulkan ke DPP Golkar awalnya, nama Ramli Walid sama sekali tidak termasuk. Padahal saat itu Golkar sempat membuka penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah tersebut selama lebih kurang satu bulan. Adapun sepuluh nama yang diusulkan dulu adalah Destrayani Bibra, Dwi Agus Sumarno, Edi Satria, Erizal Muluk, Firdaus, Heri Susanto, Herman Nazar, Irvan Herman, T Zulkifli Hesda, dan Septina Primawati. Meski namanya tak masuk dalam usulan awal, ternyata Ramli Walid justru yang memperoleh ‘tiket’ maju di Pilkada Pekanbaru. Lainnya, meski tidak terlibat dalam Pilkada, namun kasus nama ‘hilang’ juga pernah dialami Septina Primawati Rusli. Nama Septina sendiri mulanya tidak masuk dalam usulan DPD I Partai Golkar Riau untuk duduk sebagai Ketua DPRD Riau pengganti antar waktu (PAW). Peristiwa ini bahkan sempat menghebohkan dunia perpolitikan di Bumi Lancang Kuning. Karena sempat terjadi masa tarik ulur yang cukup panjang dalam pengusulan tersebut. Namun akhirnya, Septina Primawati yang ditunjuk DPP Partai Golkar untuk duduk sebagai Ketua DPRD Riau. (ERM/KRN)