Dari Tak Nginap, hingga Pesan Hotel Murah     Bualbual.com,- Fitra Riau me­rilis biaya perjalanan dinas Pemprov Riau awal 2017 lalu. Total angkanya mencapai Rp514 miliar. Begitu Fitra merilis angka dalam pagu APBD 2017 murni itu, Pemprov Riau mengklaim, terhitung Februari sudah melakukan efisiensi. Total anggaran yang berhasil ditekan hingga semester I mencapai hampir Rp100 miliaran.Menurut informasi yang diterima Riau Pos, dari total angka perjalanan dinas yang disebutkan, hanya separuh yang merupakan biaya pemprov. Sisanya di legislatif. Terkait hal ini, Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman enggan bicara besaran angka. Namun dia menegaskan, langkah perbaikan terus dilakukan Pemprov. Salah satunya memulai efisiensi anggaran pada 2016 hingga sekarang. Termasuk salah satunya menekan perjalanan dinas itu sendiri.“Kami sudah menegaskan bahwa Riau berintegritas. Jadi kalau ada yang tetap bermain-main dengan perjalanan dinas misalnya, itu berlawanan dengan cita-cita besar bersama,” tegas Gubri.Untuk efisiensi ini, Andi Rachman (sapaan akrab Gubri) sudah menginstruksikan seluruh pejabat. Mulai eselon I hingga kepala dinas/badan/biro di lingkungan Pemprov Riau untuk dapat menekan angka perjalanan dinas dengan lebih melihat kualitas hasil dari perjalanan yang dilakukan. Harus ada yang dibawa dan bermanfaatbagi daerah jika ada pejabat yang melakukan perjalanan dinas. “Berangkat sesuai waktu. Pulang dan ekspos hasil perjalanan dan aplikasikan dalam program kegiatan,” perintahnya.Adanya persoalan hukum terkait perjalanan dinas seperti di Badan PendapatanDaerah (Bapenda) Riau yang sudah masuk ranah hukum, Gubri menyerahkan kepada penegak hukum itu sendiri. Gubri meminta kepada ASN agar persoalan yang terjadi dapat jadi pelajaran berharga.“Saya saja kalau tidak urusanpemerintahan, biaya sendiri. Mana pernah juga saya nginap sampai dua malam, satu malam saja jarang,” ungkapnya.   Memang berdasarkan pantauan Riau Pos, Gubri yang kerap bolak-balik ke Jakarta sangat jarang sampai bermalam. Bahkan dia cenderung memilih tinggal di kediaman pribadinya di Jakarta dibanding harus menginap dihotel menggunakan anggaran perjalanan yang tersedia.“Atau kalau berangkat sore, kadang Pak Gubernur nginap di rumahnya (di Jakarta, red)dan pulang pagi hari. Jadi jarang yang berhari-hari,” ujarKaro Umum Setdaprov Riau Aryadi menceritakan.Memang persoalan perjalanan dinas sebagai pendapatan dan bukan malah sebagai biaya perjalanan sejatinya harus ditanamkan dalam mindset ASN. Sekdaprov Riau H Ahmad Hijazi menilai banyakhal yang perlu diubah perihal perjalanan dinas ini. “Kami sudah rasionalisasi habis. Berapa yang terasionalisiasi keseluruhan, itu bisa mencapai hampir Rp100 miliar. Komitmen kami sudah jauh sangat efisien dalam penganggaran,” ujar Hijazi, Jumat (29/9).Dijelaskan Sekdaprov, nanti akan ada Permendagri yang mengatur perihal perjalanan dinas. Langkah penghematan yang dilakukan, menurutnya seperti pada semester I 2017, Pemprov Riau terbukti mampu menghemat. Pada anggaran di Setdaprov, jelas Hijazi, dari Rp8 miliar anggaran tersedia untuk satusemester, dan ada Rp16 miliar tahun ini, efisiensi sudah terlihat.“Tahun ini per semester pertama, tak sampai Rp6 miliar digunakan. Jadi hampir Rp3 miliaran dihemat. SKPD juga dituntut demikian dan sudah memulai,” ungkapnya.Mengenai adanya SPPD fiktifyang terungkap, menurut Hijazi, Pemprov terus berupaya menjadikan komitmen integritas terlaksana. Langkahnya, dijelaskan Hijazi di mana pimpinan selalu menegaskanuntuk membatasi jumlah perjalanan dinas.“Itu luar biasa dampaknya melalui efisiensi. Dalam syaratnya juga sekarang, mewajibkan ASN berfoto di tempat yang mereka lakukanperjalanan. Itu jadi bukti laporan terlampir selain buktiasli tiket dan penginapan,” katanya.   Persoalan di Bapenda, kata Hijazi, mungkin bisa saja patut diduga dimanfaatkan oknum untuk hal itu. Namun dia tetap berpegang pada azas praduga tak bersalah. Oleh karena itu di internal Pemprov dia meminta agar menciptakan, hingga membatasi anggaran denganrasionalisasi.Koordinator Fitra Riau Usman mengatakan, efektifitas dan efisiensi anggaran perjalanan dinas sebenarnya sangat diperlukan untuk memperlihatkan komitmen kebijakan anggaran oleh Pemprov Riau. Namun, ketika anggaran perjalan dinas menjadi bancakan oleh sekelompok elite tentu ini yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat.“Tapi harus di lihat juga, apakah anggaran perjalan dinas yang di korupsi itu melibatkan orang penting. Karena memang sebagian besar sistem setor kepada atasan masih sering dijumpai di beberapa dinas,” katanya.Lebih lanjut dikatakannya, hal tersebutlah yang disayangkan pihaknya. Padahal Riau sudah berkomitmen menjadi daerah yang berintegritas. Sesuai deklarasi gerakan anti korupsi bulan Desember tahun lalu.   (Riaupos)