BUALBUAL.com – Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya menjadi perhatian publik. Menyikapi dinamika tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta memberikan kepercayaan kepada proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Ajakan tersebut disampaikan Pramudya Wardana, mantan Ketua Komisi Hukum dan HAM Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO periode 2021–2022. Ia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi persoalan nasional.

### Ajak Masyarakat Tidak Terjebak Spekulasi

Pramudya Wardana menilai, perkembangan kasus yang menjadi perhatian nasional ini perlu disikapi secara bijaksana dengan mengedepankan ketenangan, rasionalitas, dan penghormatan terhadap mekanisme hukum yang berlaku.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu larut dalam kecemasan ataupun terburu-buru menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Menurut saya, masyarakat tidak perlu larut dalam kecemasan ataupun terjebak dalam berbagai spekulasi. Kita harus tetap tenang, menjaga persatuan, dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan," ujar Pramudya.

Ia menegaskan, sikap tenang bukan berarti masyarakat harus bersikap apatis terhadap persoalan hukum yang sedang berkembang.

Masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengikuti perkembangan perkara dan menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab, tanpa terjebak dalam prasangka maupun informasi yang berpotensi memperkeruh suasana.

Pramudya juga mengingatkan agar masyarakat tidak menggeneralisasi dugaan perbuatan individu sebagai kesalahan seluruh institusi. Menurutnya, setiap persoalan harus ditempatkan secara proporsional agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.

### Hormati Proses Hukum dan Jaga Kepercayaan Publik

Pramudya menekankan bahwa penanganan perkara harus berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Asas praduga tak bersalah juga harus tetap dihormati sehingga tidak ada pihak yang dihakimi melalui opini publik sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri tengah melakukan penanganan terhadap perkara dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik.

Perkembangan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum yang profesional, objektif, dan transparan sehingga memberikan kejelasan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Pada perkembangan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut menyampaikan pandangannya mengenai penanganan perkara tersebut.

Ia mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan terhadap proses penyidikan yang dilakukan Polri serta mengedepankan mekanisme hukum dalam penyelesaian persoalan.

Merespons perkembangan tersebut, Pramudya berharap seluruh proses penanganan perkara dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara perlu dijaga melalui pelaksanaan tugas dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Negara membutuhkan masyarakat yang dewasa dalam menyikapi setiap persoalan. Kita boleh mengikuti perkembangan kasus ini, tetapi jangan sampai perbedaan pandangan dan derasnya informasi justru membuat kita kehilangan rasa persatuan. Mari kita hormati proses hukum dan bersama-sama menjaga suasana yang kondusif," tambahnya.

Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, tetap menjaga persatuan, serta memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan sebagaimana mestinya.

"Tetap tenang, jaga persatuan, dan hormati proses hukum. Kedewasaan masyarakat dalam menyikapi persoalan nasional merupakan bagian penting dalam menjaga kehidupan demokrasi dan keutuhan bangsa," tutupnya.