Bualbual.com, Desakan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto semakin santer terdengar. Dorongan itu banyak muncul dari politisi senior partai berlambang pohon beringin itu mulai dari Akbar Tandjung, Ginandjar Kartasasmita, hingga Jusuf Kalla (JK). Inikah Cinta Sejati? Pasutri Meninggal di Hari Sama Saat Lebaran Gadis Pencuci Piring Ini Viral Karena Wajahnya yang Imut & Cantik 8 Spot Terbaik Menikmati Sunrise di Jogja Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar (Wasekjen) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan, desakan Munaslub dari para politisi senior itu harus dipertimbangkan dan dibahas. Namun hingga saat ini pembahasan mengenai desakan itu masih belum dibawa dalam rapat khusus. "Kita sendiri masih belum rapat secara khusus terkait dengan perkembangan mutakhir Partai Golkar dalam menyikapi peristiwa yang terjadi dengan Ketua Umum. Karenanya desakan agar atau seruan agar misalnya dari Pak JK ke lainnya ya memang harus dibicarakan, harus dibahas," kata Ace saat dihubungi wartawan, Jumat 17/11/17 Anggota komisi II DPR tidak menutup kemungkinan Golkar akan membahas usulan-usulan tersebut. Namun sampai hari ini partai berlambang pohon beringin itu belum memberikan putusan akhir terkait dengan pengadaan munaslub. "Jadi menurut saya karena ini belum sikap resmi partai ya, ya memang harusnya dimungkinkan untuk dibahas dan itu tidak menutup kemungkinan untuk dibahas di internal partai," ujarnya. Dia menjelaskan, mekanisme pengadaan munaslub harus melihat pada tiga aspek perkembangan situasi terkini Novanto. Pertama, kondisi Novanto paska kecelakaan. Kedua, proses hukum Novanto yaang sedang bergulir. Ketiga, imbauan dari beberapa pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Proses munaslub, kata Ace, juga harus dilaksanakan secara objektif. "Jadi maksud saya sekarang kita melihat segi objektifnya bahwa ketua umum sedang mengalami peristiwa ini kan. Yang kedua saya mendapatkan informasi bahwa ketua umum sedang melakukan upaya hukum, begitu ya. Nah ini semua kan harus dilihat, harus dikaitkan gitu," tegasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menganggap pergantian pimpinan partai berlambang pohon beringin paska kembali ditetapkannya Novanto sebagai tersangka, mutlak dilakukan. Sebab itu jika tidak diganti akan berimbas persepsi publik pada elektabilitas partai jelang pemilu 2019. Tidak hanya Akbar Tandjung Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tokoh senior Golkar juga mendorong adanya pergantian ketua. "Kita anggap terbaik untuk Golkar, termasuk perubahan dalam kepemimpinan. Karena pemimpin ini juga yang akan menentukan daripada keberhasilan partai, dan pemimpin itu pun juga akan bisa mempengaruhi bagaimana opini publik terhadap partai," kata Akbar Tandjung di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (14/11). (mdk/noe)