BUALBUAL.com, Pemerintah mengancam akan memboikot produk Uni Eropa (UE) untuk melawan diskriminasi yang mereka lakukan terhadap kelapa sawit. Langkah akan diambil jika Parlemen Eropa menyetujui rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu. "Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa. Dalam hidup ini harus punya pilihan. Kami tidak mau didikte. Kami harus tegas," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam Briefing terkait Diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta, Rabu (20/3/2019). Luhut menyebutkan Indonesia selama ini memiliki hubungan baik dengan UE. Indonesia memerlukan investasi dari perusahaan Eropa untuk membangun perekonomian dalam beberapa dekade mendatang. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kelas menengah Indonesia akan meningkat dari posisinya saat ini yang sebanyak 55 juta orang. Luhut tak menyebut secara spesifik produk apa yang bisa boikot. Namun, Indonesia saat ini merupakan importir truk, pesawat, hingga bus. "Banyak sekali produk-produk Uni Eropa yang kami butuhkan. Dengan kelas menengah 55 juta orang sekarang dan jumlah penduduk 269 juta orang, pasarnya sangat besar," jelasnya. Luhut mengingatkan sektor penerbangan di Indonesia akan meningkat tiga kali lipat pada 2034 dengan mencapai 270 juta penumpang per tahun. Konsekuensinya, Indonesia membutuhkan sekitar 2.500 tipe Airbus A320 maupun Boeing 738-800 dalam dua tahun ke depan. "Angka tersebut cukup besar, lebih dari US$40 miliar dan akan menciptakan kira-kira 250 juta lapangan kerja di Eropa maupun di Amerika," ujarnya. Luhut mengungkapkan industri sawit memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbangkan devisa, hampir 20 juta pekerja yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Industri kelapa sawit juga membantu menekan angka kemiskinan yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Karenanya, pemerintah menentang keras tindakan diskriminasi terhadap produk sawit yang dilakukan oleh UE."Kalau sampai kepada upaya bertahan kami, kami akan lakukan apapun," ujarnya. Senada dengan Luhut, Menteri Koordinatir Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga membuka opsi retaliasi. "Bisa saja retaliasi. Memangnya kenapa? Kalau dia sepihak masa kita tidak bisa sepihak," ujarnya. Namun, sebelum ke sana, pemerintah akan membawa masalah diskriminasi Uni Eropa ke Oraganisasi Perdagangan Dunia (WTO)." Kalau bertengkar forumnya di WTO. Kami akan uji di sana," ujarnya.